Anggota DPRD Kab. Bogor Pakai Mobil Mewah

 Bambang Gunawan: Ambil Saja Lagi Mobilnya..!

 Kata Bupati Pinjaman Belum Dapat Persetujuan Mendagri


H. Adjat Sudrajat, Ketua DPRD Kab. Bogor

H. Adjat Sudrajat,
Ketua DPRD Kab. Bogor

H. Rachmat Yasin,
Bupati Kabupaten Bogor

     BOGOR, JAWA BARAT – Dalam peraturan pemakaian kendaraan dinas (mobil) untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II (Kabupaten dan Kota), hanya diperbolehkan untuk Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD. Karena disamping sesuai Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri, juga kendaraan dinas tersebut anggaran dananya dari APBD yang jelas-jelas uang dari rakyat.

     Ternyata di DPRD Kabupaten Bogor terdapat sebanyak 3 unit mobil mewah, merek Toyota type Fortuner dengan 2.700 cc yang diberikan kepada para Wakil Ketua DPRD F 7 (Dadang Wahyudi F.PKS) F 8 (Bambang Gunawan F.PDIP) F9 Fitri Putra Nugraha F.PG dan 9 unit Toyota Kijang type Inova 2.200 cc yang diberikan kepada para Ketua Fraksi, Ketua Komisi dan Ketua Alat Kelengkapan lainnya.

     Padahal klasifikasi kendaraan operasional atau kendaraan dinas jabatan dimaksud sesuai dengan pasal 1 Ketentuan Lampiran Pasal 17 angka B kendaraan dinas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 7 Tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dalam Pasal 1 B kendaraan dinas dalam Permendagri No 11 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No 7 Tahun 2006 yang berbunyi;
1. Ketua DPRD Kabupaten/Kota diberikan 1 unit jenis kendaraan sedan atau minibus dengan kapasitas 2.500 cc.
2. Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota diberikan 1 unit jenis kendaraan sedan atau minibus dengan kapasitas 2.000 cc.

     Tim investigasi Metro Indonesia yang datang ke kantor gedung DPRD Kabupaten Bogor, ada 12 unit mobil mewah milik para anggota DPRD Kabupaten Bogor yang cc-nya jauh dari apa yang disebutkan dalam Permendagri, yakni Toyota Fortuner 2.700 cc dan Toyota Innova 2.200 cc. Sedang dana alokasi yang bersumber APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2010, tentang tersedianya kebutuhan kendaraan minibus 3 unit mobil jabatan dengan 2.500 cc dengan nilai sebesar Rp 1.036.350.000,-. Dan program kegiatan 005 uraian pengadaan kendaraan dinas operasional yang seharusnya target kinerja tersedianya, kendaraan mikrobus 5 unit dengan kasitas 2.000 cc dalam program triwulan 1 dengan jumlah anggaran Rp 1.213.125.000,-.

     Menurut beberapa sumber yang layak dipercaya, bahwa mobil mewah yang dipakai para anggota dewan itu sudah melanggar ketentuan Undang-Undang khususnya Permendagri. Karena yang hanya memakai kendaraan dinas yang anggarannya dari APBD itu, hanya Ketua dan para Wakil Ketua DPRD.

     “Kendaraan dinas itu bukan diperuntukkan para ketua Fraksi, para ketua Komisi, maupun alat kelengkapan lainnya. Tidak hanya itu, Ketua DPRD dan para Wakil Ketua DPRD itupun juga melanggar ketentuan Permendagri, mereka memakai diluar ketentuan tersebut,” ujarnya. Ketua DPRD memiliki 2 kendaraan dinas sekaligus yaitu Toyota Camry dan Toyota Fortuner bernopol F2.

     Sedang Toyota Kijang Inova yang digunakan para anggota DPRD Kabupaten Bogor itu, antara lain No. Pol F1433F Ketua F-PKS atas nama Eko Saeful Rahman. No. Pol F 1416 F Ketua F-AR/Ketua Badan Legislasi, Usep Saefulloh. No. Pol F 1454 F, Ketua Komisi A, Ade Munawaroh. No. Pol F 1457 F, Ketua F-Gerindra/Ketua Komisi B, Iwan Setiawan. No. Pol F 1435 F, Ketua Komisi C Wawan Risdiawan. No. Pol F 1545 F, Ketua F-PPP, Tengku Hanibal, yang menarik No. Pol F 1434 F, yg tadinya ditolak penggunaannya oleh Ketua Fraksi Demokrat terakhir tanpa diketahui prosedurnya kendaraan tersebut telah digunakan oleh Dedi Mulyadi dan Irman Nurcahyan dan hal ini menjadi kontroversi tentang keabsahan pengadaan dan penggunaan mobil dinas tersebut.
“Hasil koordinasi dengan Ditjen BAKD, Kementerian Dalam Negri RI menjelaskan bahwa, tidak diatur anggota DPRD maupun Fraksi mendapatkan fasilitas kendaraan dinas maupun kendaraan jabatan. Yang ada hanya pimpinan DPRD dalam bentuk kendaraan dinas atau jabatan, masing-masing Ketua dan para Wakil Ketua masing-masing 1 unit serta dapat diberikan pinjam pakai kendaraan operasional dinas yang ada di Pool Sekretariat DPRD menunjang alat kelengkapan DPRD,” tegas sumber tadi.

     Sesuai hasil konfirmasi Metro Indonesia kepada DPRD bahwa sekwan DPRD Kab. Bogor melalui ponselnya mengatakan, dalam pelaksanaan Pengadaan Kenderaan Dinas DPRD Kabupaten Bogor tidak ada masalah atau tidak apa-apa, sebab ada kebijakan dari Kepala Daerah berdasarkan Otonomi Daerah, berarti dalam hal ini Sekwan DPRD Kab Bogor menganggap lebih tinggi kebijakan kepala Daerah (Bupati) dari pada Peraturan dan Perundang-undangan yang di atur Permendagri No 7 tahun 2006 tentang Standarisasi dan Klasifikasi sarana dan prasarana kerja pemerintah.

     Sementara itu Ketua DPRD Bogor, Ajat Sudrajat ketika dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, yakni tentang pengadaan mobil dinas dan mengenai kebijakan Bupati Kabupaten Bogor atas pinjaman dana sebesar Rp 58 miliar melalui Bank Jabar. Ada beda pendapat antara Ketua DPRD dengan Sekwan, artinya masing-masing saling membersihkan diri. Padahal jelas-jelas sesuai data-data yang ada pada tim investigasi Metro Indonesia, bahwa Ketua ada menyatakan pembagian kepada anggota Komisi B untuk memuluskan pinjaman lebih besar, yaitu masing-masing anggota dapat Rp 15 juta sedang Ketua hanya Rp 10 juta.
Tetapi Bupati Bogor H. Rachmat Yassin mengatakan melalui SMS kepada redaksi Metro Indonesia, pinjaman Pemda sampai hari ini belum dilaksanakan dan mungkin tidak akan dilaksanakan, karena belum mendapatkan persetujuan dari Kemendagri. Namun Ketua DPRD Kabupaten Bogor hingga berita ini naik cetak, tidak menjawab dan berusaha untuk menelepon redaksi Metro Indonesia. Tentunya hal ini jelas ada konspirasi anggaran di antara anggota DPRD Kabupaten Bogor, sedang Bupati yang dipimpin Rachmat Yasin ikut dalam kebijakan atas pinjaman tersebut. Sedang Bupati mengatakan melalui telepon genggamnya (short message send-SMS) mengatakan, “Saya berpegang pada prosedur formal, jadi tidak tau apa persoalan seperti yang anda maksud.”

     Sedang anggota DPRD Bogor lainnya, Bambang Gunawan dari Fraksi PDI-P melalui telepon genggamnya 0813 2262 2xxx  mengatakan kepada wartawan Metro Indonesia, tentang pengadaaan mobil dinas DPRD bukan tanggung jawabnya. “Yang bertanggung jawab adalah bagian pengadaan, kalau saya kan cuma Ketua saja. Kalau mau diambil mobilnya, ambil saja lagi. Lagi pula kan bukan hanya kebutuhan saya, bahkan kami sudah melaksanakan sesuai ketentuan,” ujar Bambang dengan nada emosi.

     Ketika Metro Indonesia berkunjung ke kantor Lembaga Pemantau Penyelenggara Triaspolitika RI (LP2TRI) mengatakan, bahwa setiap DPRD Kabupaten/Kota belum ada kejelasan hukumnya setiap Ketua Fraksi dan anggota DPRD mendapat fasilitas kendaraan, yang berhak mendapat kendaraan Dinas Operasional hanya Ketua dan Wakil Ketua DPRD saja, itupun bukan berarti menganggap menjadi hak milik dan tidak diperbolehkan merubah apapun (merubah menjadi Plat hitam) Kenderaan yang di berikan.

     LP2TRI juga telah membuat laporan yang diajukan kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Pusat sesuai dengan data dan kenyataan di lapangan, sebab setiap ada kebijakan di daerah Kota dan Kabupaten selalu bermasalah dan sampai saat ini masih ada proses sidang pengadilan dan ditangani oleh KPK.

     “Dalam hal ini kami juga sangat prihatin dengan tindakan Pemkab Bogor yang mana anggota dewan yang dipercaya rakyat selama ini untuk mewakili seluruh aspek kegiatan masyarakat, justru dengan seenaknya mengalokasikan dana APBD yang belum tepat kemanfaatannya. Sebab masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan dalam pembangunan dan pemberantas kemiskinan sesuai Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2009,” ujar sekretaris LP2TRI.(Tim Investigasi Metro Indonesia)

Kirim Komentar Anda...!!!

Komentar Anda Akan Kami Muat di Metro Indonesia.













© 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola