APBD Pendidikan TA 2010 Kota Bekasi Rp 218 Miliar Diselewengkan 

  Tangkap Kadisdik Kota Bekasi 

  BPPKB Akan Giring Langsung Pejabat yang Korupsi Dana Pendidikan



 Salah satu lokasi Sekolah Dasar Bekasi Jaya di Kecamatan Bekasi Timur yang tergenang air (banjir) sehingga para siswa tidak dapat mengikuti pelajaran seperti biasanya, karena sudah dihuni terlebih dahulu oleh ikan-ikan dan kodok yang membuat sikap prihatin para pendidik di Kota Bekasi. INSET: H. Kodrato, Kadisdik Kota Bekasi. 



     BEKASI, JABAR — Bisa kita bayangkan, kalau anak-anak kita datang ke sekolah kemudian balik lagi ke rumah. Apa sebabnya? Karena gedung sekolah yang menjadi tempat belajar mereka sudah dihuni oleh makhluk lain, yakni ikan-ikan air tawar dari berbagai jenis sudah masuk ke gedung sekolah itu terlebih dahulu akibat tergenangnya air hujan. Sangat ironis memang, kalau sekolah tersebut kebanjiran akibat dana yang dialokasikan sudah dibagi-bagi oleh oknum pejabat Kota Bekasi.

     Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Pendidikan Tahun Anggaran (TA) 2010 sebesar Rp 218 Miliar hingga saat ini menjadi pertanyaan publik. Dari sumber dan data yang berhasil dihimpun tim investigasi Metro Indonesia, bahwa dana tersebut diduga telah di selewengkan. Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bekasi, H. Kodrato hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. Sehingga wajar kalau oknum pejabat yang telah melakukan penyelewengan dana anggaran, selalu menghindar untuk dimintai keterangannya.

     Dana anggaran sebesar Rp 218 miliar tersebut meliputi, sarana dan pra-sarana sekolah, Program Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun, Sekolah Bebas Biaya (SBB), dan lain sebagainya. Dimana anggaran tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sekolah masing-masing yang ada di Kota Bekasi, ini menjadi perhatian semua tokoh masyarakat dari berbagai elemen.

     Salah satunya H. Deny A.S. Permana SH, Dewan Pembina Badan Pembinaan Potensi Keluarga besar Banten (BPPKB) se-Jabodetabek merasa kesal terhadap oknum pejabat yang telah menyelewengkan dana anggaran tersebut, serta prihatin dalam bidang pendidikan di Kota Bekasi, khususnya Wajib Belajar 9 tahun.

     Menurut H. Deny Permana, bahwa semua itu harus diusut tuntas penyaluran dan alokasi dana APBD di bidang pendidikan tersebut. “Usut tuntas sampai ketemu kemana dana tersebut diselewengkan, karena dana itu kan bentuknya memang sudah diposkan untuk pembiayaan pendidikan. Jadi harus ditelusuri kemana dana itu mengalir, dalam bentuk apa. Itu harus dibuktikan melalui Kadisdiknya atau pejabat yang terkait di bidang pendidikan itu,” ujar Ayah, panggilan akrab H. Deny itu.

                 H. Deny A.S. Permana SH

     Apabila diketahui adanya tindakan penyelewengan anggaran, menurut Ayah Deny, laporkan ke KPK dan aparat hukum langsung menindaknya dengan tanpa pandang bulu.

     “Kalau pihak berwajib tidak tanggap akan hal itu, maka BPPKB akan menggiring langsung kepada KPK. Apalagi kepada pejabat yang senang memperkaya diri dengan mengeruk uang negara,” tegas Ayah.

     Sebagai pemerhati di bidang bisnis, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat itu, Ayah Deny merasa prihatin dengan perkembangan di bidang pendidikan di Kota Bekasi. “Masih banyak yang belum dirasakan para orangtua murid di sekolah-sekolah khususnya di Kota Bekasi, ternyata masih banyak sekolah yang biayanya tetap ada dan cukup tinggi.

     Sementara para guru selalu dijadikan kambing hitam, jadi seringkali kita temukan keributan antara wali murid dengan para guru,” ujar Ayah Deny sambil menambahkan, bahwa guru-guru juga menjadi perhatian, karena sasarannya selama ini selalu guru dari masyarakat.

Anggaran Lainnya
     Dari hasil data yang ada pada tim investigasi Metro Indonesia, tidak hanya dana APBD Kota Bekasi sebesar Rp 218 miliar yang diperuntukkan di bidang pendidikan, masih banyak dana anggaran lainnya yang tidak sesuai pengalokasiannya. Seperti Bantuan Sosial dari Gubernur Jawa Barat sebesar Rp 8 miliar, alokasi dana percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan TA 2010 sebesar Rp 3 miliar lebih.

     Belum lagi di bidang lainnya selain Pendidikan, sehingga Pemerintah Kota Bekasi bisa juga dikategorikan Kota terkorup bagi oknum para pejabat. Padahal sudah disebutkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi seperti di dalam Undang-Undang KKN Pasal 2 No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup. (tim)


Kirim Komentar Anda…..!!!

Komentar Anda Akan Kami Muat di Metro Indonesia.

Back
















© 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola