Para Pejabat Sangihe Lempar Batu Sembunyi Tangan

 Bantuan Bencana Alam Diduga di Rekayasa

Kantor Badan Penangulangan Bencana Daerah  Kabupaten Sangihe.

     Sangihe, Sulut — Mengingat telah banyak terjadi bencana alam di Kkabupaten Sangihe apakah itu karena hujan dan badai sehingga terjadi longsor ataukah karena bencana alam akibat badai gelombang yang menerpa tempat tinggal masyarakat di pesisir pantai, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sangihe berinisiatif menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terkena musibah tersebut.

     Akan tetapi justru sangat disayangkan maksud pemerintah untuk membantu masyarakat agar beban hidupnya tidak terlalu terbeban akibat musibah bencana alam itu, salah dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya.

     Pasalnya, terjadinya bencana alam yang telah melanda masyarakat Kampung Petta Timur sehingga menyebabkan beberapa Kepala Keluarga (KK) rumah tempat tinggalnya rusak berat, maka Kepala Kampung Petta Timur Darwis Lintuhaseng mengusulkan 16 kepala keluarga yang mendapat musibah tersebut ke Badan Penangulangan Bencana Daerah  Kabupaten Sangihe untuk mendapatkan bantuan.

     Akan tetapi yang sangat mengherankan daftar usulan yang diusulkan oleh sang kepala kampung diduga di rekayasa oleh oknum yang bercokol di badan tersebut demi kepentingan pribadi. Akibatnya penyaluran bantuan tersebut tidak mengena sasaran karena ada bantuan diserahkan kepada pemilik yang tidak mendapat musibah sehingga dapat merugikan masyarakat lainnya.

     Selain itu pula pembagian bantuan di lapangan tidak sesuai dengan presentase kerusakan yang dialami para keluarga. Salah seorang KK yang namanya enggan ditulis namanya, kepada wartawan Metro Indonesia mengatakan, dirinya sangat menyesali dengan pembagian yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sangihe bersama Kepala Kampung Petta Timur, karena pembagian tersebut tidak sesuai dengan kerusakan yang dialami oleh kepala keluarga yang ditimpa musibah, di mana ada keluarga yang tempat tinggalnya tidak mengalami kerusakan diberi bantuan yang nominalnya lebih besar dari keluarga yang mendapat musibah.

     “Kami sangat heran dan menyesali cara kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sangihe dimana pembagian bantuan tidak adil dan tidak masuk diakal. Bagi yang tempat tinggalnya tidak rusak mendapat bantuan yang lebih besar, sementara kami yang mendapat musibah mendapat bantuan lebih kecil. Kami sekedar curiga jangan jangan ada permainan yang dilakukan oknum tertentu dengan penerimaan bantuan sekedar bagi-bagi rezeki atau mungkin karena hubungan kekeluargaan,” ungkap warga masyarakat.

      Sementara Kepala Kampung Petta Timur Darwis Lintuhaseng saat dikonfirmasi wartawan Metro Indonesia. Dengan nada kesal mengatakan, data keluarga penerima bantuan bencana alam yang diusulkan pemerintah kampung tidak digunakan oleh Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sangihe saat penyaluran bantuan bencana tersebut, akan tetapi yang digunakan adalah data dari badan tersebut, karena usulan pemerintah kampung di prioritaskan pada bantuan bahan bangunan. Akan tetapi yang turun bantuan adalah uang santunan dimana jumlahnya kepala kampung tidak tahu menahu, sehingga persoalan ini jangan menjadi suatu kesalahan pemerintah kampung.

     “Penyaluran dana bantuan bencana alam di Kampung Petta Timur sesungguhnya tidak menggunakan data seperti yang diusulkan oleh pemerintah kampung Petta Timur, akan tetapi data yang digunakan adalah versinya Badan Bencana Daerah tersebut termasuk jumlah bantuan yang turun. Saya sebagai kepala kampung tidak mengetahui sama sekali, dan baru mengetahui setelah masyarakat penerima bantuan tersebut melapor bahwa sudah menerima bantuan,” tegas sang Kepala Kampung Petta Timur itu.
Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sangihe Drs. Fransicnus Lukas, MM ketika ditemui wartawan Metro Indonesia di ruang kerjanya mengatakan, bahwa pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sangihe membagi bantuan sesuai dengan usulan yang disampaikan Kepala Kampung Petta Timur, data tidak pernah di rekayasa.

     Lebih lanjut ditambahkannya, saat turun ke lokasi untuk verifikasi, Tim Badan Bencana Alam Daerah Kabupaten Sangihe berkoordinasi dengan pemerintah kampung maupun kecamatan, jika dilihat dari hasil verifikasi sebenarnya lokasi tersebut tidak perlu mendapatkan bantuan karena dilihat dari kerusakan tempat tinggal penduduk. Sesungguhnya telah terjadi sebelum adanya bencana alam, akan tetapi karena daerah tersebut rawan bencana yang sangat beresiko maka di inisiatif untuk diberikan, bantuan tersebut merupakan bantuan dana stimulan yang nantinya akan dijadikan referensi untuk mendapatkan bantuan dana bencana alam melalui APBN.

     “Penyerahan bantuan bencana alam tersebut sesungguhnya sesuai apa yang diusulkan oleh Kepala Kampung Petta Timur, kami tidak berani merekayasa data yang diusulkan karena persoalan dikampung sesungguhnya kepala kampung yang lebih tahu tentang masyarakatnya, sehingga saat dilakukan verfikasi kami berkoordinasi dengan pemerintah kampung dan pemerintah kecamatan,” ujar Kepala BPBD Kabupaten Sangihe.

     Menyimak persoalan ini, banyak beberapa pihak seperti LSM memberikan kesimpulan. Bahwa ungkapan beberapa pejabat dan yang terkait tentang bantuan tersebut, sepertinya saling melempar tuduhan. Ibaratnya lempar batu sembunyi tangan, sehingga tidak ada yang mau disalahkan.

    Kiranya pihak Kepolisian maupun Kejaksaan Negeri Kabupaten Tahuna untuk menelusurinya kebenarannya sebagai pembuktian, karena ini dapat dikategorikan dugaan korupsi yang dapat menyengsarakan masyarakat. Jika persoalan ini ternyata benar adanya, maka pihak-pihak yang terkait dalam pemberian bantuan ditindak dan segera dipenjarakan. Apalagi semua itu sesuai PERBUP no 12 Tahun 2009. (Janis)

Back