Bupati Kab Kerinci Terjerat Seumur Hidup Rp 104 Milyar Dana Bencal Diselewengkan

 


Gempa bumi vulkanik kekuatan 7.0 Skala Ritcher (SR), dua tahun lalu, di Desa Tanjung Sam, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci,  Jambi. Tercatat ribuan unit rumah di 16 desa di Kecamatan Gunung Raya rusak parah dan ringan akibat bencana alam tersebut.

 


     Kerinci – Setelah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyelewengan keuangan daerah senilai Rp. 41 milyar, sepertinya Bupati Kerinci bakal kembali berurusan dengan KPK, tak tanggung-tanggung, persoalan tersebut sumberdaya bantuan bencana alam (Bencal) bisa menjeratnya seumur hidup.

     Bupati Kerinci dilaporkan telah menyalahgunakan wewenang, karena melalui kebijakannya Rp.104 milyar lebih dana bantuan Bencal Kerinci diselewengkan, sehingga peruntukannyapun menyimpang dari kegunaaan yang seharusnya.

     Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana gempa bumi Kerinci yang dianggarkan melalui APBN senilai Rp. 104 milyar, diduga salah dalam penggunaannya, kasus ini telah dilaporkan oleh sejumlah LSM yang ada di Kabupaten Kerinci hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

     LSM KRAKJ (Komunitas Rakyat Anti Korupsi Jambi) melalui suratnya No. 020/II/KRAKJ/Inv/2011 tanggal 19 Mei 2011 yang ditujukan kepada Ketua KPK, meminta agar KPK untuk segera mengusut persoalan penggunaan dana yang peruntukannya diduga telah diselewengkan.

     Menurut Ketua Lsm KRAKJ, Asra Haliman, SH., Rp. 104 milyar dana yang dialokasikan oleh Pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa Kerinci telah disalahgunakan, kebijakan Bupati Kerinci dalam melakukan pengalokasian dana, secara nyata dan jelas telah terindikasi menyalahgunakan wewenang, seharusnya dana tersebut diperuntukkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah penduduk dan infrastruktur yang rusak akibat bencana, namun melalui kebijakannya, Bupati Kerinci mengalihkan penggunaan dana tersebut untuk pengembangan wilayah yang secara nyata tidak berhubungan dengan kejadian gempa Kerinci.

     Dalam wawancara khusus dengan Metro Indonesia baru-baru ini, Ketua LSM KRAKJ menjelaskan, kebijakan Pemkab Kerinci yang telah melakukan pengalihan peruntukan dana pascabencana adalah merupakan tindakan melawan hukum yang secara jelas dan nyata telah merugikan keuangan Negara, sehingga korban dan kerusakan infrastruktur akibat bencana gempa Kerinci Tahun 2009 menjadi terabaikan.

     Selain itu, ditemukan juga adanya pengalokasian anggaran yang tumpang tindih dengan APBD Provinsi Jambi TA. 2011, hal ini terbukti pada pelaksanaan kegiatan yang telah dialokasikan melalui APBD Provinsi Jambi namun pada lokasi yang sama dianggarkan juga dengan menggunakan dana bencana alam, ungkap Asra.

     Sungguh ironis dan merupakan suatu kebijakan yang berani, pengalokasian dana untuk pascabencana melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) yang diatur oleh Undang-undang no. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana serta Petunjuk teknis tentang pengelolaan dana pascabencana 2010 yang dikeluarkan oleh BNPB diabaikan oleh Pemkab Kerinci, peruntukan dana yang seharusnya dititik beratkan untuk korban dan kerusakan akibat bencana dialihkan untuk membangun jalan provinsi yang menghabiskan dana senilai Rp. 76 milyar, pada hal jalan provinsi yang dibangun tersebut bukanlah infrastrukstur yang rusak akibat bencana gempa, “ini kan sudah jelas ada indikasi melawan hukum, kami minta kepada segenap penegak hukum untuk mengusutnya”, tegas Asra.

     Dalam laporannya, LSM KRAKJ berpendapat :

1). telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan wewenang dengan modus mengalihkan peruntukan Sumber Daya Bantuan Bencana yang peruntukannya tidak sesuai dengan peruntukan yang sebenarnya.,

2). Telah terjadi rekayasa usulan dan pengalokasian dana bantuan dengan dasar usulan yang tidak menurut keadaan yang sebenarnya., 3). Terdapat pengalokasian dana yang tumpang tindih antara dana BNPB dan dana APBD provinsi Jambi.

Lebih lanjut, LSM KRAKJ menyarankan:

1). Agar dilakukan verifikasi ulang terhadap pengalokasian dana yang telah dikucurkan, sehingga kerugian Negara atas dugaan rekayasa dan manipulasi laporan kerugian dan kerusakan bencana dapat dicegah.,

2). Aparat penegak hokum harus melakukan penyelidikan ataupun penyidikan terhadap penyalahgunaan wewenang yang telah melawan hokum dengan cara melakukan pengalihan peruntukan dana rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam gempa Kerinci, serta memeriksa semua pejabat yang terkait terutama Bupati Kerinci karena melalui kebijakannya telah dilakukan pengalihan dana bantuan untuk korban bencana, serta melakukan penyelidikan atas dugaan rekayasa atau manipulasi laporan kerugian dan kerusakan akibat bencana.

Seumur Hidup atau Mati
     Ketua LSM KRAKJ menambahkan, kalau dilahat dari Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana pasal 78, “setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun”, dan jika dikaitkan dengan Undang-undang no. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN bisa diancam dengan hukuman mati, “sekarang persoalannya sudah terang dan jelas namun mampukah atau tidak aparat penegak hukum untuk mengusutnya, hanya dengan moral aparatur penegak hokum saja lagi “, tutur Asra.

     Berdasarkan data yang dihimpun Metro Indonesia dikuatkan dengan data laporan Lsm KRAKJ, taksiran nilai kerugian akibat kerusakan bencana gempa pada fasilitas umum ditaksir senilai Rp. 42.759.586.875,-(empat puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah. Dengan rincian taksiran kerugian sara jalan senilai Rp. 2.100.000.000,-(dua milyar seratus juta rupiah).

     Sementara berdasarkan data rekapitulasi rencana anggaran biaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten Kerinci, untuk pembangunan sarana jalan dianggarkan senilai Rp 76.000.000.000,- (tujuh puluh enam milyar rupiah.

     Dalam pantauan Metro Indonesia, di lokasi wilayah yang terkena bencana masih terlihat rumah-rumah penduduk yang rusak berat dan ringan belum dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, sementara kegiatan pembangunan jalan provinsi yang menggunakan dana pascabencana sibuk dengan kegiatan rekanan pelaksana, yang ditenggarai sedang mengejar target untuk menyelesaikan termijn pembayaran proyek. (Yosep)

 

Kirim Komentar Anda...!!!

Komentar Anda Akan Kami Muat di Metro Indonesia.


















© 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola