Belum Selesai Masalah Banjir Kanal Timur (BKT)

 Tangkap Lurah Sukiman Korupsi Dana Penguatan


     JAKARTA — Lurah Sukiman yang menjabat di Kelurahan Rawamangun ternyata telah berbuat korupsi dana penguatan APBD 2011 sebesar Rp 3.554.000.000,-, padahal sejak menjabat Lurah Pondok Kopi sudah mengeringkan darah rakyat dalam kasus Banjir Kanal Timur (BKT). 


PENJATUHAN PIDANA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI


     Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.

Terhadap Orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi — Pidana Mati :
Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

 Lurah Rawamangun Sukiman yang terkenal dengan arogan, sombong, dan tidak mau memberikan informasi publik kepada pers, kini diduga telah melakukan tindak pidana korupsi.

Taufiqurrahman 

     Dana penguatan Kelurahan Rawamangun untuk Tahun Anggaran 2011 yang di alokasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni sebesar Rp 3.554.000.000,- ternyata tidak sesuai penyalurannya. Sehingga sudah dipastikan Lurah Sukiman telah korupsi anggaran penguatan tersebut, seperti penyediaan uang operasional RT dan RW se-Kelurahan Rawamangun sebesar Rp 1.337.400.000,- Belum lagi anggaran lainnya, hanya dana penyediaan operasional LMK yang benar-benar tersalurkan. (Lihat Box).

     Lurah Sukiman telah tersangkut Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Padahal sebelumnya, Sukiman sudah memperkaya diri sejak menjabat Lurah Pondok Kopi, di mana banyak lahan atau tanah masyarakat yang pembayarannya diselewengkan. Bahkan telah membuat nama palsu yakni “Soleh” yang diperuntukkan pembayaran atas lahan terkena BKT di daerah Pondok Kopi, Jakarta Timur.

     Di mana nama Soleh itu disebutkan berbagai pihak adalah Setan yang gentayangan untuk mengeruk hak orang lain. Sehingga Lurah Sukiman sudah mengeringkan darah rakyat Indonesia secara langsung. Betapa tidak, pernah Lurah Sukiman mengajak warga untuk berkelahi dengan membuka baju dinasnya saat penggusuran tanah jalur BKT.

     Beberapa sumber yang layak dipercaya menyebutkan, Lurah Sukiman sering bermain jual-beli tanah, namun tidak tau bagaimana prosedur jual-beli tersebut, sehingga dia sering terkena kasus. Di mana belum lama ini Sukiman telah berurusan pihak yang berwajib. Sedang sebagian kontraktor menyatakan, Lurah Sukiman menghambat kerja borongan, karena belum dibayarkan oleh pihak pemilik tanah. Disebutkan, alokasi anggarannya tidak sampai kepada pemilik tanah. Di mana pada saat itu, Lurah Sukiman salah satu Panitia untuk pembayaran lahan BKT.

     Kepada wartawan, Lurah Sukiman selalu menghindar ketika ingin dikonfirmasi masalah dana penguatan Kelurahan Rawamangun. Bahkan pernah suatu ketika saat dipergoki wartawan, Sukiman langsung kabur dengan mobil dinasnya. Sehingga Lurah Sukiman telah melanggar Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Piblik (KIP). PP No. 58 Tahun 2005 tentang Tata Kelola Keuangan Daerah, dan UU No. 31 Tahun 1999.

Di Gantung saja
     Salah seorang sumber yang merupakan tokoh masyarakat di Kecamatan Duren Sawit mengatakan, kalau ada lurah yang arogan seperti Sukiman seharusnya digantung. Kenapa masih ada yang berani melakukan arogan untuk kepentingan dan menutupi kasus korupsinya, tentu menjadi perhatian serius bagi Presiden H. Susilo Bambang Yudhoyono yang mendengungkan membangun tanpa korupsi.

     “Lurah Sukiman tentunya sudah menginjak-injak Presiden kita secara langsung, katanya tanpa korupsi, tetapi justru malah merajalela, bahkan di tingkat level bawah Lurah. Kan ini juga menjadi preseden buruk bagi citra NKRI,” ujar sumber tadi sambil menambahkan tentang Intruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.

Perlu di Audit
     Sementara itu anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat, Taufiqurrahman mengatakan, bahwa dengan adanya rincian data anggaran dana penguatan yang diperuntukkan di semua kelurahan, harus segera di audit secara detail. Karena hampir sebagian para lurah tidak menyalurkannya secara benar penggunaannya, juga di tingkat Camat.

     “Ini harus segera di audit setiap rupiah dana penguatan tahun 2011, termasuk tahun-tahun sebelumnya. Tentunya dengan informasi publikasi yang di laporkan para media memang sangat dibutuhkan,” ujar Taufiqurrahman kepada wartawan Metro Indonesia beberapa waktu lalu. Seperti apa yang diberitakan tentang sepak terjang di Kelurahan Rawamangun yang dipimpin Lurah Sukiman, menurut Taufiqqurahman, sudah seharusnya Lurah Sukiman untuk segera di audit setiap dana yang disalurkan melalui APBD Pemprov DKI Jakarta.

     Ternyata hampir semua dana penguatan yang disampaikan pada diskusi anggaran partisipasi warga Kelurahan Rawamangun, hanya satu dari 36 item yang benar, yakni dana operasional LMK sebesar Rp 186.000.000,- dengan rincian LMK 15 dikali Rp 1.000.000 dikali 12 bulan ditambah Rp 500.000,- (uang ATK) dikali 12 bulan. “Kok bisa-bisanya Lurah Sukiman hanya yang tersalurkan dengan benar cuma satu item, di kemanakan dana lainnya,” papar Taufiqurrahman dari Komisi A itu dengan nada bertanya.

     Untuk itulah Taufiq juga mengimbau kepada warga yang ada di seluruh DKI Jakarta untuk mengevaluasi kinerja dan semua dana penguatan Kelurahan yang dananya dari APBD Pemprov DKI Jakarta. “Nggak usah takut untuk melaporkannya kepada saya atau kepada anggota dewan lainnya, kami menampung dan menindak lanjuti setiap adanya penyelewengan anggaran pemerintah,” ujar Taufiqqurahman dengan mau mencantumkan nomor HPnya yakni 08176489123.
Bahkan kepada warga bisa juga untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada Lurah yang telah berbuat sewenang-wenang, termasuk anggaran yang di korupsi untuk kepentingan pribadi dengan memperkaya diri.

     Taufiqurrahman juga memberikan statemen yang merupakan motto di tingkat pejabat birokrasi, yakni “Tunduk ditindas atau bangkit melawan karena diam, atau mundur adalah penghianatan.” Sebagai imbuhnya dalam motto tersebut, agar bisa menjadi cermin diri dan memberikan kinerja yang baik demi kepentingan publik. “Bangkit dan bangunlah saudaraku, jangan melihat korupsi yang tingkat atas saja di lingkungan kita sendiri yang kita benahi, seperti Lurah dan Camat korupsi di tingkat bawah yang justru merajalela,” tambah Taufiqurrahman dengan penuh semangat dan ajakan.(Tim Investigasi Metro Indonesia)

Dana yang benar tersalurkan adalah nomor 19, yakni biaya operasional LMK sebesar Rp 186.000.000,00 dengan perincian LMK 15 dikali Rp 1.000.000 dikali 12 bulan ditambah Rp 500.000,- (uang ATK) dikali 12 bulan. (Data dari APBD 2011 Pemprov DKI Jakarta pada Diskusi Anggaran Partisipasi Warga). 

Kirim Komentar Anda...!!!

Komentar Anda Akan Kami Muat di Metro Indonesia.

 













© 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved


This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola