Dana Anggaran 17 Paket Fee-nya telah Diambil Duluan

 Ir Muaz Sudah Seperti “Tikus” yang Rakus

 


     Mukomuko - Pemerintah Kabupaten Mukomuko Melimpahkan tanggung jawab kegiatan proyek Kepada Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Mukomuko dengan nomor Telp Dinas Kelautan dan Perikanan (0737) 71211 Dan Kode Pos 38365 yaitu berupa Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang bernomor : 058/52/08/III/2011 dan Selaku Pengguna anggaran pada satuan kerja perangkat Daerah Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Mukomuko Eddy Apriyanto, SP yang beralamat Kantor di Jln. Bandar Baru Mukomuko karena akan melaksanakan Rencana Pengadaan Proyek Pemerintah berupa Barang/Jasa.

     Proyek tersebut untuk tahun anggaran 2011 sebagai berikut, (1) Pengadaan Bibit Ikan Lele, (2) Pengadaan Pakan Ikan, (3) Pengadaan Terpal, (4) Pengadaan Mesin Pelet dan Lokasi proyek ini hanya di-Kabupaten Mukomuko begitu juga dengan proyek, (5) Pembangunan Beronjong, (6) Pembangunan Gudang Ikan yang Lokasi Pembangunan dilaksanakan di Desa Pulau Baru dan (7) Pengadaan Alat-alat, Perikanan & Kelautan sebagai berikut, A. Pengadaan High dan Low Side Eguipment, B. Pengadaan Pendukung Pabrik Es Lokasi proyek terletak di Pasar Bantal, (8) Pengadaan Mobil Operasional BBI Lokasi di Lubuk Pinang, (9) Pengadan Kapal 5 GT untuk Kabupaten Mukomuko, (10) Pembuatan Kolam Pendederan I lokasi proyek di Lubuk Pinang, (11) Pembuatan Kolam Air Deras yang Lokasi nya di Desa Lubuk Sanai, (12) Pembuatan Kolam Pendederan II lokasi proyek di BBI Lubuk Pinang dan (13) Pembangunan Gedung Serbaguna UPR Air Rami di bangun proyek tersebut di-Desa Air Rami dan proyek, (14) Pembuatan Keramba Jaring Apung (KJA), (15) Pembuatan Depot Ikan Segar, (16) Pengadaan Oven Pengasapan, (17) Pengadaan Sarana Statistik Perikanan yang dibangun di Kabupaten Mukomuko dengan Nilai Pagu Dana keseluruhan Paket tersebut Rp 3.349.170.000,- dan Sumber dana berasal dari APBD dan DAK Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2011.

     Namun sangat disayangkan 17 paket proyek untuk Dinas Kelautan dan Perikanan ini telah ditentukan orang yang mengerjakan proyek itu sebelumnya oleh Ir. Muaz sewaktu dia selagi menjabat kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Peternakan diwaktu itu.dengan cara Ir.Muaz telah mengambil sebagian uangnya dari Fee proyek kepada setiap kontraktor yang ingin mengerjakan proyek di Dinas Kelautan itu dan terbukti 17 paket proyek untuk dinas Kelautan dan perikanan tersebut sudah ada orangnya yang mengerjakan 17 paket proyek tersebut dan walaupun Ir. Muaz sudah Lanser dari jabatannya tidak lagi kepala Dinas Kelautan dan Perikanan itu dan sekarang ini Kadis Kelautan dan Perikanan di jabat oleh Eddy Apriyanto.SP namun Eddy Apriyanto.SP tidak bisa berbuat apa-apa terhadap 17 paket proyek yang ada di-dinas Kelautan dan Perikanan tersebut dan juga Eddy Apriyanto.SP membenarkan kepada Metro Indonesia bahwa 17 paket yang ada di-dinas Kelautan ini telah ada orangnya untuk mengerjakan proyek tersebut  karena semuanya ini adalah titipan dari Ir.Muaz kepadanya sehingga Eddy Apriyanto.SP sendiri selaku Kadis yang baru tidak bisa berbuat apa-apa terhadap 17 paket proyek yang ada di-dinas Kelautan dan Perikanan itu dan Eddy Apriyanto.SP hanya sekedar meneruskan pekerjaan Ir. Muaz yang terbengkalai karena memang semula 17 paket proyek itu adalah usulan dan perjuangan Ir. Muaz sewaktu menjabat Kadis KPP.

    Dari ke 17 paket proyek yang dana fee-nya telah diambil terlebih dahulu oleh Ir. Muaz saat menjabat Kadis KPP telah melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yaitu Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada di dalam Keppres. Di mana seharusnya setiap paket proyek pemerintah harus terbuka untuk umum dan setiap proyek pemerintah harus bebas ditenderkan sesuai dengan prosedur yang ada petunjuknya di dalam Keppres.

     Bagi Ir. Muaz, Keppres itu mungkin tidak berlaku, karena dia telah berani mengambil dana panjar Fee duluan kepada setiap Kontraktor yang berminat untuk mengerjakakan paket proyek di Dinas Kelautan itu sebelum  paket proyek itu di umumkan dan ditenderkan. Terkesan 17 paket proyek untuk Dinas Kelautan itu di duga di-PL-kan (Penunjukan Langsung-Red) Ir. Muaz, dan perbuatan Ir. Muaz telah mengangkangi Keppres.

     Saat serah terima jabatan, Ir. Muaz menitipkan para kontraktor yang harus mengerjakan 17 paket proyek di-Dinas Kelautan itu kepada Eddy Apriyanto SP, sehingga Eddy hanya mendapat getahnya saja, sedang isinya sudah dimakan untuk kepentingan pribadi Ir. Muaz. Di mana perihal itu dibenarkan beberapa kontraktor yang telah setor uangnya duluan Kepada Ir. Muaz, agar mereka yang dapat mengerjakan paket proyek yang ada di Dinas Kelautan walaupun dengan cara Panitia Lelang Proyek, harus merekayasa tender yang bertentangan dengan Keppres dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok.

     Sesuai dengan Undang-undang KKN, pasal 2, No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No.20 Tahun 2001, yakni setiap orang melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup.

     Jadi pihak Kejari dan Polres Kabupaten Mukomuko agar dapat segera menangkap Ir. Muaz yang berani melanggar ketentuan, yang tertuang didalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Apabila tidak dilaksanakan, maka Kejari dan Polres diduga ada dua kemungkinan, yakni diam saja karena tidak punyai nyali atau memang juga sudah mendapat “uang santunan” dari Ir. Muaz. (TIM)

 

Kirim Komentar Anda...!!!

Komentar Anda Akan Kami Muat di Metro Indonesia.













© 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola