PEMALANG — Pengawasan merupakan fungsi manajemen untuk mengendalikan jalannya organisasi agar tercapai tujuan yang efektif, efisien dan ekonomis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gelar Pengawasan Daerah ini dibuka oleh Bupati Pemalang dengan sambutan tertulisnya dibacakan Wakil Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, ST pada hari Kamis, 29 September 2011 di Aula BKD Pemalang.

     Menurut Bupati H. Junaedi SH.MM, “Peran pengawasan dapat memberikan sumbangsih untuk mewujudkan good governance dalam mengungkap penyimpangan dan memberikan rekomendasi kepada obyek yang diperiksa secara obyektif, tepat serta akurat. Untuk itu diperlukan pengawasan yang terkoordinir dan efektif. Secara umum pengawasan dapat membantu manajemen untuk meningkatkan kinerja yang mengarah pada manajemen untuk melakukan koreksi atas permasalahan peraturan perundangan-undangan”.

     Bupati menambahkan, pengawasan dapat juga dilaksanakan oleh masyarakat, atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan perlu mendapatkan perhatian, informasi dari masyarakat mengenai dugaan penyelenggaraan wewenang, indisipliner, KKN, Pemborosan keuangan negara/daerah dan penyimpangan lainnya dengan identitas pelapor yang jelas, akan ditindaklanjuti oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah/ inspektorat.

     Maksud dan tujuan dilaksanakan Larwasda adalah memberikan informasi secara menyeluruh atas hasil pemeriksaan, baik oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang, Provinsi, maupun BPKP Perwakilan Jawa Tengah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mengevaluasi dan menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat maupun BPKP baik temuan keuangan, administrasi yang mendorong kinerja obrik untuk meningkatkan tindaklanjut yang bersangkutan.

     Menurut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jateng Mochtar Husein dalam sambutan tertulisnya dibacakan oleh Drs. Tri Subagyo Sufaat, AK “sesuai Instruksi presiden yang menugaskan BPKP untuk melakukan Asistensi kepada kementrian/lembaga/pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman bagi pejabat pemerintah pusat/daerah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, evaluasi terhadap penyerapan anggaran, audit program strategis nasional dan rencana aksi yang jelas, tepat dan terjadwal. Maka roda pemerintahan harus berjalan efisien dan efektif sesuai aturan yang berlaku, sehingga terwujud pengelolaan keuangan negara/daerah yang akuntabel dan transparan”. katanya.

     Temuan hasil pemeriksaan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengan tahun 2010 sampai dengan sekarang sebagai berikut : a) Kejadian yang merugikan negara dan masyarakat 19 kali dengan nilai 884.481.315 dengan tindaklanjut 18 kali dengan nilai 855.188.115 saldo 1 kali nilai 29.293.200; b). Kewahiban penyetoran kepada negara 8 kali nilai 193.338.208 tindaklanju 5 kali nilai 123.653.437 saldo 3 kali nilai 69.684.771; c). Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 1 kali tindaklanjut 0 kali samdo 1 kali; d). Pelanggaran terhadap prosedur da tata kerja yang telah ditetapkan berlaku khusus bagi organisasi yang bersangkutan3 kali tindaklanjut 2 kali saldo 1 kali; e). Penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan anggaran 2 kali tindaklanjut 1 kali saldo 1 kali; f). Kelemahan administrasi kelancaran tata usaha/akuntasi 1 kali saldo 1 kali; g). Temuan Pemeriksaan lainnya 2 kali tindaklanjut 1 kali saldo 1 kali. Total temuan 36 kali nilai 1.077.819.523 tindaklanjut 27 klai nilai 978.841.552 saldo 9 kali nilai 98.977.971.

     Larwasda diikuti Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala UPPK se Kabupaten Pemalang, dan Kepala SMA/SMK/SMP Obyek Pemeriksaan (Obrik) tahun 2010, dengan narasumber dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jateng dan Inspektorat Kabupaten Pemalang. (Teddy Loning)

Back