Hak Jawab Advokasi Sentawar



    KUBAR, KALTIM — Menyikapi pemberitaan yang dimuat Metro Indonesia pada edisi sebelumnya, bahwa semua itu tidak benar adanya dan hanya dan dari orang yang tak bertanggung jawab pihak-pihak lawan politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Kutai Barat pada Januari 2011. Sehingga pemberitaan tersebut untuk menjatuhkan klien kami dalam Pemilukada nanti, perlu adanya hak jawab dan klarfikasi pemberitaan.
Surat Panwaslu dilakukan oleh Calon Bupati yang dianulir pada Keputusan KPU tanggal 8 Desember 2010 sebagai pengalihan opini agar masalah ijasah yang sat ini sedang diproses di Polres Kubar dan Polda Kaltim bisa tertutup.

    Demikian pula berita yang menyatakan, segera periksa Bupati Ismael Thomas, kami sangat menyayangkan adanya pemberitaan seperti ini, hal ini sarat dengan muatan politik dan bersifat memfitnah serta mengarah ke provokasi. Mengingat saat ini menjelang Pilkada, kami mengharapkan agar media ini tidak perlu gampang memuat berita tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada klien kami.

    Data atau institusi yang membidangi, kita sama tau bahwa penggunaan uang negara tidak semudah itu. Semua dilakukan berdasarkan ketentuan dan pengawasan yang dilakukan juga sangat ketat, apalagi yang terkait dengan pajak, sangat tidak mungkin dimanipulasi oleh klien kami. Karena dana yang dimaksud, masuk langsung lewat rekening kas daerah yang pengeluarannya hanya dapat dilakukan lewat APBD.

    Sementara pengelola keuangan bukan Bupati, karena Bupati hanya menetapkan kebijakan. Perlu kita pahami bahwa di dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kutai Barat sudah menggunakan SIMDA yang langsung diawasi oleh pihak BPKP. Dan selanjutnya pemeriksaan rutin juga dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, BPKP dan BPK, yang hasil temuannya dimuat di internet.

    Oleh sebab itu, nara sumber pemberitaan ini sudah terlalu jauh melakukan fitnah dan provokasi. Dan kami yakin ada pihak yang memanfaatkan yang bersangkutan untuk kepentingan politik.

    Demikian surat ini kami sampaikan sebagai hak jawab dari klien kami, dan ditandatangani dari Tim Advokasi Sentawar, Jhonson Daud, SH. M.Hum. Dengan tembusan kepada Dewan Kehormatan Pers di Jakarta, Dewan Pers Nasional di Jakarta, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di Jakarta, yang bersangkutan di tempat. (*)

Kirim Komentar Anda..!!

Komentar Anda Akan Kami Muat di Metro Indonesia













 © 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola