Hukuman Mati jadi Efek Jera



    JAKARTA — Ancaman hukuman mati dinilai tidak efektif untuk menekan angka korupsi ataupun membuat orang takut melakukan korupsi. Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto, sejumlah penelitian sejauh ini menunjukkan dampak kejut pelaksanaan hukuman mati hanya berlangsung sebentar.

    "Hukuman mati, kalau cuma buat nakut-nakutin, mereka (pelaku korupsi) enggak takut. Mereka merasa enggak salah," kata Bibit dalam seminar "Format Hukuman yang Efektif bagi Koruptor Hukuman Mati?" di Bandung, Jawa Barat, Sabtu lalu.

    Sebelumnya, sejumlah kalangan mengusulkan agar pengadilan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya, bahkan hukuman mati, terhadap terdakwa kasus mafia hukum Gayus Halomoan Tambunan.

    Menurut Anggota Komisi Hukum DPR, Syarifuddin Suding, hukuman mati lebih tepat untuk terdakwa mafia hukum seperti Gayus. Alasannya, hukuman mati akan memberi efek jera bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. "Gayus layak menerima hukuman mati," tuturnya pekan lalu.
Bibit mengatakan, dalam praktek penuntutan di pengadilan, penuntut kasus korupsi belum pernah menuntut terdakwa koruptor dengan ancaman hukuman maksimal.

    Sebab, persepsi terhadap tindak pidana korupsi di beberapa lembaga hukum dan akademisi belum sama. "Seperti tampak dari fenomena kasus Bibit-Chandra (dua Wakil Ketua KPK), juga pemberian grasi, amnesti, dan pembebasan bersyarat bagi para koruptor," kata dia.

    Bibit mengakui model pelaksanaan hukuman mati untuk koruptor, seperti diterapkan di Republik Rakyat Cina, kerap disitir sebagai contoh oleh para aktivis antikorupsi. "Tetapi, beberapa kali ketemu dengan SPP (KPK-nya RRC), masih dijumpai kesulitan karena saking banyaknya kasus korupsi," ujarnya.
Karena itu, dia mengusulkan, lebih baik mengutamakan pencegahan korupsi. "Mencegah lebih baik daripada mengobati." Pendapat Bibit tersebut diiyakan oleh pakar hukum pidana dari Universitas Diponegoro, Semarang, Profesor Barda Nawawi. Barda menganggap percuma seseorang dihukum seberat-beratnya jika kondisi lingkungan masih memungkinkan dia dan orang lain mengulangi perbuatannya. Sebab, dari penelitian yang pernah ia lakukan, tidak ada korelasi antara kuantitas pidana dan efek jera pada seseorang.

    "Kalau moralnya bejat dan lingkungannya mendukung, diancam hukum seberat apa pun, ya, tidak ada efek jeranya," kata Barda saat dihubungi kemarin. Namun katanya, kalau sanksinya berat, itu memberi efek psikologis dua kali lipat pada orang lain yang akan berbuat serupa.

    Ia mengatakan hukuman mati untuk koruptor bukan tak mungkin diterapkan di Indonesia, meski selama ini hukuman mati baru dikenakan terhadap terpidana kasus narkoba. Hanya, kata Barda, perlu ada evaluasi lebih lanjut untuk membuktikan bahwa hukuman mati bisa mengurangi angka korupsi.
Caranya, kata dia, dengan mencantumkannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar bisa dikenakan terhadap koruptor. "Soal efek jera, kita tidak pernah tahu sebuah hukuman memberi efek jera atau tidak kalau belum pernah diterapkan sebelumnya," ujarnya.

    Barda berpendapat, negara bisa saja mencari alternatif lain untuk menghukum koruptor, seperti menayangkan wajah koruptor di muka umum selama seperempat jam tapi berulang-ulang. "Atau, memperbolehkan dia ditampar masyarakat dalam beberapa menit. Sayang, hukuman badan di Indonesia tidak ada," kata dia. (Usdek/KT)












© 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola