Mantan Bupati Kutai Barat Diduga Dalang Kisruhnya KPUD

Ismael Thomas Palsukan SK

Bawaslu Akan Mengusut Tuntas Otak Dibalik ini

        KUBAR, KALTIM — Untuk mengejar ambisi apapun dilakukan, walau sangat menyakitkan dan menghancurkan orang lain bahkan berdosa besar terhadap Tuhan Yang Maha Pencipta karena telah menipu orang banyak, yang penting ambisinya tersebut sukses didapatkan. Hal itulah yang diduga dilakukan Bakal Calon (Balon) Bupati incumbent Kabupaten Kutai Barat untuk kembali menjadi Bupati periode 2011-2016 yang juga diduga dalang kisruhnya KPUD, bahkan keluarga Bupati incumbent pun ikut “keroyok” Cabup-Cabup yang lain.

    Hal itu sesuai dengan surat dari Kepala Perwakilan Surat Kabar  Metro Indonesia Provinsi Kalimantan Timur yang dikirim melalui faximile ke kantor Redaksi di pusat, Sabtu (11/12/2011) lalu.

    Juga dari hasil laporan Hendrik Bungas Nipon SE selaku Ketua Tim Pemenangan Rama-Azis ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal dengan No. Pol.: TBL/492/XII/2010/Bareskrim dan surat Laporan Pidana atas dugaan pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikirim Kantor Advokat Agustinus SH sebagai kuasa hukum Tim Kerja Pemenangan Rama-Azis sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Kutai Barat periode 2011-2016.

    Di mana surat laporan itu disebutkan, bahwa Balon pasangan Rama-Azis dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi dari penyampaian hasil verifikasi administrasi dan faktual dari KPU Kabupaten Kutai Barat dan Bawaslu.

                                                                      Ismael Thomas

    Namun hal itu dibantah tim Bawaslu RI dengan surat Nomor : 790/Bawaslu/XII/2010 tertanggal 10 Desember 2010, perihal klarifikasi atas surat nomor 365/Bawaslu-Sek/XII/2010 yang menyatakan, Bawaslu tidak pernah menerbitkan surat sebagaimana tersebut diatas dan tidak pernah menugaskan tim asistensi ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 2 Desember 2010.

    Menurut Agustinus SH selaku kuasa hukum Tim Pemenangan pasangan Balon Bupati Kutai Barat Rama-Azis, bahwa jelas dari surat-surat laporan tersebut akan mengusut tuntas yang memalsukan surat yang dikeluarkan Bawaslu. “Semua sudah saya persiapkan dan ada beberapa surat sudah saya laporkan kepada instansi terkait,” ujar Agustinus kepada wartawan Metro Indonesia di Hotel Sahid Jakarta, Minggu (12/12/2010) kemarin.

    Dengan adanya pemalsuan surat keterangan dari Bawaslu itu, lebih lanjut Agustinus menyatakan, ini sudah menjadi kejahatan di era demokrasi sekarang ini. “Dari pemalsuan itu Kabupaten Kutai Barat sebagai pemecah rekor kejahatan di seluruh Nusantara, ini jelas sudah mencoreng nama baik Pimpinan Negara Republik Indonesia,” tegasnya.

    Apalagi Bawaslu, tambah Agustinus, juga akan menuntut dan menindak tegas oknum yang telah memalsukan surat keterangan yang dikeluarkan Bawaslu RI.

    Dari isi surat itu disebutkan, bahwa Komisi Pemilihan Umum menyatakan pasangan Rama Alexander Asia dan H. Abdul Azis (Raja) tidak memenuhi syarat administrasi untuk lolos sebagai Calon Bupati (Cabup) Kabupaten Kutai Barat 2011-2016. Dengan surat 207/243/KPU-KUBAR/XII/2010, tertanggal 08 Desember 2010 ditanda tangani oleh Drs. Kalpinus Rafael Sumual yang diduga ada hubungan keluarga dengan ketua Tim Sukses THD 2 (Bupati incumbent).

    Alasan tersebut mengacu pada surat dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) nomor 365/BAWASLU-SEK/XII/2010 tertanggal 6 Desember 2010, yang ditanda tangani oleh a/n Ketum Penanganan Kasus Wirdianingsih, SH. MH.

    Alasannya berdasarkan hasil verifikasi tim asistensi Bawaslu ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat tanggal 2 Desember 2010, diperoleh keterangan bahwa surat keterangan pengganti izasah Sekolah Dasar yang dikeluarkan Kepala Sekolah SD No. 002 Jengan Danum- Nomor 420/370-DP C-03/XI/2010 tanggal 19 Desember 2010 atas nama Rama Alexander Asia dinyatakan tidak sah.


    Berdasarkan surat yang diterbitkan Dinas Pendidikan Kutai Barat nomor 400/7098/UM-UM/DP II/XI/2010. Salah satu partai pengurus terdapat kepengurusan ganda kepada pasangan Cabup Ismael Thomas SH, M.Si/H. Didik Effendi S.Sos, M.Si.

    Sesuai dengan SK nomor 1452/DPP-PIS/11/09 dan dukungan kepada pasangan calon Ir. Rama Alexander Asia - H. Abdul Azis SE,MM. Sesuai SK nomor 1786/SK/DPP-PIS/10-2010 terdapat dukungan ganda kepada pasangan calon Ismael Thomas SH,M.Si - H. Didik Effendi S.Sos,M.Si sesuai nomor 1452/DPP-PIS/XI-09 dan dukungan kepada pasangan calon Ir. Rama Alexander Asia - H. Abdul Azis, SE,MM sesuai SK nomor 1786/SK/ DPP-PIS/10-2010.
Dalam penanda tanganan SK DPP PIS Kabupaten Kutai Barat terdapat perbedaan pada SK Nomor 944/SK/DPP-PIS/07-2008, ditanda tangani oleh Ketum dari Sekjen sementara pada SK nomor 1738/SK/DPP-PIS/10-2010, ditanda tangani oleh Ketum dari Sekjen Sementara pada SK Nomor 1738/SK/DPP-PIS/10-2010, ditanda tangani Ketum dan Wakil Sekjen.

    Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari hasil verifikasi tim asistensi Bawaslu ke instansi yang berwenang, maka Cabup Ir. Rama Alexander Asia tidak memenuhi persyaratan sebagai Cabup Kepala Daerah Kutai Barat periode 2011-2016.

    Atas penyampaian hasil verifikasi tersebut, tim pemenangan “Raja” melakukan klarifikasi ke Bawaslu RI.

    Bawaslu RI dengan surat nomor  790/BAWASLU/XI/2010, Jakarta tertanggal 10 Desember 2010 mengklarifikasikan sehubungan dengan surat Nomor 365/BAWASLU-SEK/XII.2010. Perihal hasil klarifikasi laporan Laskar Pemuda Dayak Kalimantan Timur yang merupakan keluarga dekat Bupati incumbent, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut;

    Bawaslu tidak pernah menerbitkan surat sebagaimana tersebut diatas, Bawaslu tidak pernah menugaskan tim asistensi ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 2 Desember 2010. Panwaslu kepada Kabupaten Kutai Barat agar menyelidiki kasus tersebut, dan melaporkan hasil penyelidikannya pada kesempatan pertama.

    Agar Panwaslukada (Diketuai Sdr. Tertius merupakan keluarga dekat dari Bupati incumbent) Kabupaten Kutai Barat tetap melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu Nurhidayat Sardini, S.Sos, M.Si. ****

Kirim Komentar Anda...!!!













© 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved


This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola