Lurah Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat Tri Mulyani 

 Dana Penguatan APBD Diduga Untuk Membangun Rumah 

 ~ Lurah Rawasari Sukamto Diduga Juga Korupsi ~

Tri Mulyani, S.IP, Lurah Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. 

Taufiqurrahman 

Rumah Tri Mulyani yang megah dan mewah 3 Lantai di Jln Kingkit 2 RT.010/04 Kelurahan Kebon Kelapa, Jakarta Pusat, yang diduga hasil korupsi selama menjabat 6 tahun. 

     JAKARTA — Dalam pemberitaan edisi sebelumnya (Metro Indonesia), anggaran dana penguatan yang diperuntukkan tingkat Kelurahan ternyata sebagian di korupsi Lurah. Nampaknya telah terjadi korupsi berjamaah yang dilakukan para Lurah di kawasan Ibukota Indonesia, DKI Jakarta. 

     Korupsi berjamaah atau korupsi terkoordinir itu dikemukakan Taufiqurrahman, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat saat di wawancara wartawan Metro Indonesia beberapa waktu lalu. “Lurah dan Camat tidak terbuka kepada warga di lingkungannya tentang adanya dana penguatan, terkesan sudah terkoordinir dari atas. Sehingga lurah dan camat tidak berani untuk ambil keputusan tentang adanya dana APBD yang sudah ditentukan dari walikota,” ujar Taufiqurrahman yang lahir di Jakarta, 16 Juni 1980 ini.

     Apa yang dikatakan dengan korupsi berjamaah itu, seperti tim investigasi yang terjun langsung ke tingkat RW (Rukun Warga) dan Kelurahan di berbagai tempat. Seperti Ibu Tri Mulyani, S.Ip Kepala Lurah Cempaka Putih Barat, dimana terjadi dana yang disalurkan tidak sesuai dengan data yang didapat tim investigasi Metro Indonesia, yakni sebesar Rp 3.274.288.268,. Sementara di Kelurahan Rawasari yang dipimpin Sukamto, dana penguatan sebesar Rp 2.996.293.721,- juga tidak sesuai yang di dapat di lapangan ditingkat RW dan RT. Belum lagi di Kelurahan-Kelurahan lainnya di DKI.

     Jadi apa yang dikemukakan Taufiqurrahman memang benar adanya korupsi berjamaah itu, sehingga KPK dan aparat hukum lainnya harus menindak tegas secepat mungkin demi tegaknya hukum di Republik Indonesia ini. Hal ini sebagai upaya apa yang telah didengungkan Presiden Republik Indonesia H. Susilo Bambang Yudhoyono, yakni ‘Membangun Tanpa Korupsi’. Jadi apa jadinya kalau uang negara sudah di korupsi untuk kepentingan pribadi, terutama untuk memperkaya diri, jelas akan lambat laun satu persatu Pulau akan terjual dan asset negara diambil oleh pihak lain. Sehingga tidak tertutup kemungkinan NKRI hanya punya satu pulau, wah... wah...!!!

     Taufiqurrahman anggota DPRD dari Komisi A itu lebih lanjut mengatakan, bahwa sudah ada pemanggilan seluruh walikota serta se DKI Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu serta Sekda Pemprov DKI untuk membicarakan dana penguatan. “Mereka di panggil karena adanya kejanggalan dan media publik tentang pemberitaan penyelewengan penyaluran dana penguatan dari APBD Pemprov DKI Jakarta,” tegasnya.

     Anggota Komisi A yang meliputi bidang pemerintahan umum, kepegawaian/Aparatur, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, Hubungan Masyarakat, Komunikasi/Pers, Hukum/Perundang-undangan, Perizinan, Pertanahan, kependudukan dan catatan Sipil, Sosial politik, Organisasi Masyarakat itu mengungkapkan, bahwa perlu ditinjau kembali kinerja Camat dan Lurah di seluruh DKI Jakarta.

     “Karena kalau tidak di evaluasi, jelas-jelas korupsi yang tingkat paling bawah sekalipun akan merajalela, apalagi dari berbagai pemberitaan di berbagai media cetak khususnya, Lurah dan Camat sudah pada korupsi. Tidak menutup kemungkinan tingkat RW dan RT juga akan ikut serta,” ujar Taufiqurrahman.
Anggota dari Fraksi Parta Demokrat itu mengimbau warga DKI Jakarta, bahwa anggaran dana penguatan itu wajib dipertanyakan kepada Lurah dan Camat. Sehingga pembangunan, kesejahteraan, kesehatan, ketertiban dapat berjalan dengan baik. “Saya mengimbau kepada warga untuk mempertanyakan dana tersebut ke Kelurahan dan Kecamatan, karena supaya tersosialisasikan. Kalau ternyata dana penguatan yang saya maksud tadi tidak disalurkan, harap warga melaporkannya kepada Kepolisian Wilayah (Pospol atau Polsek setempat) biar ada penindakan tegas. Atau lapor ke anggota DPRD Komisi A,” tegas Taufiq.

     Sementara Lurah Rawasari, Sukamto, hingga berita ini naik cetak belum dapat dikonfirmasi. Karena setiap tim investigasi Metro Indonesia datang ke Kantor Kelurahan Rawasari, Sukamto tidak pernah ada di tempat.

     Sedang Tri Mulyani selaku Lurah Cempaka Putih Barat, ternyata untuk mempersiapkan pensiunnya telah membangun rumah mewah dan megah di Kelurahan Kebon Kelapa, Jakarta Pusat. Karena dana penguatan yang dipersiapkan di tingkat RT dan RW, tidak sesuai data yang diterima tim investigasi Metro Indonesia. Sehingga jelas-jelas bahwa Lurah Cempaka Putih Barat Ibu Tri Mulyani S.IP mengeruk dana tersebut, kalau boleh dibilang, hitung-hitung uang pensiun sebagai akhir dari jabatannya sebagai Lurah.

     Tidak hanya rumah mewah dan megah yang dibangun, juga Tri Mulyani sudah memakai mobil bermerek Honda Jazz dengan No.Pol B 1798 PFN. Tentunya hal ini patut dipertanyakan hasil dari kekayaannya tersebut, sehingga wajar beberapa warga dan tokoh masyarakat Cempaka Putih Barat meminta KPK untuk mengusutnya.

     Kemudian sejak tahun 2006, dana penguatan sudah di sosialisasikan ke Kecamatan dan Kelurahan dari APBD Pemprov DKI Jakarta. Ternyata Lurah dan Camat tidak semua dana-dana tersebut yang di sosialisasikan ke tingkat RW dan RT.

     Kemudian ketika diminta wartawan tentang bukti-bukti adanya dana penguatan yang sudah disalurkan maupun dikembalikan kepada Bawasko dan Inspektorat, para Lurah dan Camat mengungkapkan, bahwa bukti-bukti tersebut bukan wewenang wartawan (insan Pers). Padahal jelas-jelas sudah melanggar pasal 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Seperti pada Bab I Ayat 3 yang menjelaskan, Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

     Sedang pada Bab XI tentang Ketentuan Pidana pada Pasal 52 menyatakan, Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00.
Dan pada Pasal 53 berbunyi, Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,-. (Tim MI

Kirim Komentar Anda...!!!

Komentar Anda Akan Kami Muat di Metro Indonesia.













© 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved


This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola