Kadis Perizinan Kerjasama Pol PP Bongkar Bangunan Tanpa Izin 



Salah satu bangunan pabrik yang ada di Kabupaten Bekasi dengan tidak memiliki perizinan. (FOTO: M. HASBI. S)

 


     KABUPATEN BEKASI, JABAR – Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Motto dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi, bahwa satu-satunya instansi lembaga pemerintah di wilayah Pemerintah Kabupaten Bekasi mampu memangkas prosedur, waktu, biaya dan dokumen.

     Pelayanan tersebut tentunya harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan berkompeten, sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya dengan menggunakan azas keterbukaan, transparansi dan profesional sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan pelayanan perizinan dapat dipertanggung jawabkan mulai dari penerimaan, pemrosesan pelaksana sampai dengan pembuatan izin yang berada di wilayah kewenangan BPPT Kabupaten Bekasi.

     Terkait bagi pelayanan perizinan investor yang akan menanamkan investasi modal usahanya, sehingga mampu melaksanakan kemudahan, cermat, cepat, ramah terutama akuntabilitasnya. Namun sangat disayangkan, masih banyak bangunan perusahaan, supermarket, rumah sakit, bengkel di wilayah Pemkab Bekasi yang belum memiliki izin.

     Seperti yang ditemukan wartawan Metro Indonesia di Kecamatan Babelan, Setu, dan Tambun Utara sampai saat ini menjamur bangunan liar yang belum memenuhi kewajibannya dalam pengurusan perizinan.

     Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Bekasi Drs. H. Muhyidin, MM. MBA mengatakan, apabila didapati bangunan liar, maka pihaknya akan menindak dengan tegas. “Kami tindak tegas setiap bangunan liar yang tanpa ada izin dalam kepengurusan perizinannya, dan akan kami bongkar,” ujar H. Muhyidin ketika diwawancara wartawan Metro Indonesia di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

     Dalam melakukan tugas penindakan tersebut, seperti pembongkaran, Dinas Perizinan Kabupaten Bekasi bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi dan instansi keamanan lainnya serta instansi yang menyangkut izin.

     “Sebab bilamana kita biarkan menjamur, merajalelanya bangunan tanpa di dasari hukum yang berlaku. Itu sudah merupakan pelanggaran Perda Kabupaten Bekasi, juga merugikan negara, termasuk mengurangi PAD Kabupaten Bekasi,” tambah H. Muhyidin.

     Lebih lanjut H. Muhyidin mengatakan, bahwa pihaknya segera meminta rekomendasi dari Bupati Kabupaten Bekasi. Sehingga penindakan tersebut terlaksana  dengan cepat. (Linda/Jhony

 

Kirim Komentar Anda...!!!

Komentar Anda Akan Kami Muat di Metro Indonesia.















© 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved 

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola