Diduga Dana Miliaran untuk Bangun Ruko

 Kadisdik Kota Bekasi Kodrato Korupsi Dana Bansos Sekolah


 


Inilah bangunan Rumah Toko (Ruko) di dua tempat milik Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang begitu mewah berdiri di tengah-tengah Kota Bekasi yang diduga biayanya dari hasil korupsi dana Pendidikan. INSET: H. Kodrato, Kadisdik Kota Bekasi.(FOTO: M. HASBI, S)



KOTA BEKASI, JABAR – Pemerintah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan berkesinambungan terus memberikan bantuan kepada dunia pendidikan, terutama di tingkat Taman Kanak-Kanan (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Akan tetapi justru menjadi sorotan tajam beberapa elemen terutama orangtua murid, di mana dana Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dana Sekolah Bebas Biaya (SBB) dari APBD Kota Bekasi ternyata diselewengkan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab.

     Betapa tidak geram dan kesal orangtua murid serta beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas), yakni salah satunya Lembaga Pemantau Penyelenggara Triaspolitika (LP2TRI), Badan Potensial Pembina Keluarga Besar Banten (BPPKB). Karena masih banyak sekolah yang tidak selesai pembangunannya (dana Bansos dari Gubernur Jawa Barat sebesar Rp 8 miliar) dan SBB yang diperuntukkan murid masing-masing Rp 21.000,- per siswa.

     Menjadi pertanyaan besar dana-dana tersebut, dikemanakan? Mungkinkah sebagai persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bekasi? Mungkinkah dugaan lain untuk persiapan modal pensiun Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bekasi? Mungkinkah untuk membayar (sogok) agar Kota Bekasi meraih Piala Adipura? Mungkinkah membantu biaya hidup Walikota yang saat ini berada di “asrama” prodeo? Konon khabarnya dana tersebut juga diduga digunakan untuk membangun Rumah Toko (Ruko) Kadisdik Kota Bekasi di beberapa tempat.

    Masih banyak Kepala Sekolah yang berani bicara kepada insan pers dengan memberikan pernyataan, bahwa sekolah-sekolah yang ada di Kota Bekasi belum selesai pembangunannya, karena dana yang diperuntukkan untuk hal itu tidak pernah cair, bahkan sepertinya hilang ditelan bumi. Begitu juga dengan SBB Rp 21.000 per siswa, kalau dikalikan dengan puluh ribuan murid yang ada di Kota Bekasi, bisa membeli beberapa mobil mewah merk Jaguar. Atau bisa juga memberi makan puluhan juta anak yatim-piatu.
Tentunya jelas ini sangat memprihatinkan bagi dunia pendidikan Indonesia, dan mencoreng Kementerian Pendidikan Nasional yang dipimpin Menteri Diknas Muhammad Nur serta Presiden Republik Indonesia yang sekarang ini dijabat H. Susilo Bambang Yudhoyono.

     Baik LP2TRI dan BPPKB yang begitu gemas dengan adanya penyelewengan dana pendidikan tersebut, akan melaporkan kepada Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Laporan tersebut sesuai dengan data-data dan temuan-temuan yang didapat, terutama pernyataan-pernyataan dari Kepala Sekolah yang ada di Kota Bekasi.
Sementara itu Kadisdik Kota Bekasi, H. Kodrato hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. Sehingga wajar kalau oknum pejabat yang telah melakukan penyelewengan dana anggaran, selalu menghindar untuk dimintai keterangannya.

     Sementara dana anggaran sebesar Rp 218 miliar meliputi, sarana dan pra-sarana sekolah, Program Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun, Sekolah Bebas Biaya (SBB), dan lain sebagainya. Dimana anggaran tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sekolah masing-masing yang ada di Kota Bekasi, ini menjadi perhatian semua tokoh masyarakat dari berbagai elemen.

    Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan nasional bagi setiap Warga Negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi, mandiri dalam bermasyarakat serta dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tentunya dana bantuan tersebut merupakan program yang sangat ditunggu-tunggu rakyat Indonesia, agar pendidikan lebih bermutu dan berkualitas.

     Namun apa jadinya, bila murid-murid sekolah masih saja bersekolah dengan tidak nyaman dikarenakan tempat belajar rusak, bocor dan lain sebagainya. Begitu juga masih ada beberapa sekolah yang meminta biaya pendidikan. Katanya Gratis, tetapi kenyataannya sangat mencekik leher orangtua murid, rakyat Indonesia. Jadi wajar, kalau sekarang ini musibah silih berganti menerpa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengakibatkan Bumi Pertiwi menangis. Untuk itulah, rakyat perlu bersatu untuk melaporkan setiap tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum pejabat dan instansi lainnya yang merugikan keuangan negara.(Tim Investigasi Metro Indonesia Kota Bekasi)



Salah satu sekolah SMP Negeri di Kota Bekasi yang pembangunannya masih tertunda, karena dananya diduga sudah menjadi Ruko.

 

Kirim Komentar Anda....!!!

Komentar Anda Akan Kami Muat di Metro Indonesia

 











© 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola