Untuk Hilangkan Jejak, Bupati Mutasi Besar-besaran 

 


 

 PECAH REKOR: Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara (7/1/2011) yang akhirnya Jefferson SM Rumajar yang menjadi Walikota tersebut hanya mengecap jabatan 5 hari saja. Dari kiri kekanan: Jefferson, Ketua PKK, Gubernur Sulut Drs. Sinjo Harry Sarundajang, Menko Kesra DR. Agung Laksono, Jimmy Eman selaku Wakil Walikota yang akhirnya menjadi Plt Walikota Tomohon. (FOTO: IMAN NOYA)

Bupati Bekasi Sa’duddin



    KABUPATEN BEKASI – Orangtua siswa di seluruh Kabupaten Bekasi banyak yang meneteskan airmata dengan ketidak adilan oknum para pejabat yang telah sengaja mengambil anggaran Pemerintah di bidang pendidikan seharusnya diperuntukan kepada para siswa. Betapa tidak, kalau ternyata hujatanpun keluar dari beberapa elemen tentang tindakan penyelewengan atau tindak pidana korupsi.

    Padahal orangtua siswa banyak yang berterima kasih kepada Presiden RI, H. Susilo Bambang Yudhoyono yang mendengungkan “Indonesia Tanpa Korupsi”, tetapi tanpa korupsi yang pada bagian apa? Benarkah di semua bidang, termasuk pendidikan? Toh terbukti banyak dana BOS dan bantuan pendidikan diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri.

    Sesuai keputusan Gubernur Jabar No 978/KEP-1304/DISDIK/2009 Tentang bantuan sosial dan bantuan keuangan untuk pembangunan pendidikan di Kabupaten Bekasi. Dan juga sesuai keputusan Bupati Bekasi No 900/KEP.143-DISDIK/2009 tentang penetapan bantuan sosial dan keuangan untuk pembangunan pendidikan di Kabupaten Bekasi tertanggal 30 Oktober 2009.

    Ternyata dana yang diturunkan sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Provinsi Jabar No. 931/2272/PAN/KU/LS/2009 tertanggal 15 Desember 2009 pemindahan rekening BKD Jawa Barat ke BKD Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 9.699.935.303,- telah dilaksanakan oleh tingkat Provinsi. Namun direalisasikan hanya sebesar Rp 5.041.765.303,- yang dipertanyakan dana sebesar Rp 4.658.170.000,- dikemanakan? Apakah dana tersebut dipergunakan persiapan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Bupati tahun yang akan datang? Atau memang sengaja di korupsi untuk memperkaya diri masing-masing atau kelompok?.

    Atau mungkin juga, Bupati Kabupaten Bekasi telah melakukan mutasi besar-besaran jajaran pemerintahan Kabupaten Bekasi, dari tingkat Eselan II sampai Eselon V sebanyak 288 pejabat, ini untuk menghilangkan jejak dana yang masuk ke Pemkab Bekasi. Hal itu dengan data-data yang diterima redaksi secara akurat dan nara sumber yang layak dipercaya, sehingga patutlah orangtua siswa dan elemen masyarakat yang sudah tidak percaya lagi kepada pemimpin daerah.

    “Kalau memang ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, atau kalau ingin kembali lagi untuk menjadi pejabat di Kabupaten Bekasi, harus bersih dari korupsi. Kami jelas-jelas telah sepakat tidak ingin memilih pejabat daerah, bahkan kami hujat bila dalam setiap ada yang berkeinginan dalam Kampanye Pemilu maupun Pilkada,” ujar Sobri, seorang tokoh pemuda dari salah satu LSM.

    Bukan hanya anggaran Bansos yang dipertanyakan, juga pelaksanaan Role Sharing tahun 2008 yang dilaksanakan tahun 2009, yakni sebesar Rp 15.000.000.000,- (Lima Belas Miliar Rupiah).

    Tentunya Kepala Dinas DR. Rusdi M. Biomed dan Bupati Bekasi, DR. Sa’duddin harus membeberkan dana anggaran yang diperuntukan kebutuhan pendidikan tersebut. Masyarakat orangtua siswa tidak akan lagi percaya kepada pemimpin yang sengaja menyelewengkan dana pendidikan, tambah Sobri. (Tim Investigasi)

Kirim Komentar Anda..!!

Komentar Anda Akan Kami Muat di Metro Indonesia.

 












2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola