Kajari Kaur Wajib Usut Periksa Hilangnya Dana Belanja Tanah

 


     KAUR — Kabupaten Kaur merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu 7 tahun yang lalu, yang sampai saat ini masih termasuk salah satu Daerah Kabupaten tertinggal dari Kabupaten lain se-Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah "faktor terisolasian wilayah" terutama dibidang transportasi jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan.

     Pada APBD tahun 2002-2003 DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan telah menganggarkan dana sebesar Rp.250.000.000.- untuk membebaskan tanah seluas 100 hektar sebagai persyaratan untuk pemekaran  Kabupaten, yang pada waktu itu oleh DPRD Bengkulu Selatan diserahkan kepada Ketua Presedium Syamhardi Saleh.

     Lokasi yang dimaksud ternyata adalah perkebunan kelapa sawit yang berada di padang kempas milik Pt.Mas Marandika, yang mana  lokasi seluas 100 hektar itu oleh Pt.Mas Marandika dihibahkan ke pemda dan bukti surat hibahnya ada di Redaksi Metro Indonesia.

     Data yang lain Kabupaten Kaur pada tahun 2004 menganggarkan dana untuk membebaskan tanah seluas 100 hektar sebesar Rp.500.297.429.- dan pada tahun 2005 kembali di anggarkan sebesar Rp.424.120.100.- kemudian tahun 2006 dianggarkan juga sebesar Rp 6.000.000.000.- sehingga total anggaran khusus untuk belanja modal tanah adalah sebesar Rp.7.174.417.529.- (Tujuh milyar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).

     Kenyataan di lapangan terdapat dugaan penyelewengan dana (Korupsi) yang mengakibatkan tanah pada lokasi perkantoran pusat pemerintahan Kabupaten Kaur sampai sekarang masih menjadi sengketa, dimana sebanyak 61 orang pemilik tanah tetap menuntut ganti rugi tanah milik mereka. Dugaan korupsi penyelewengan dana yang merugikan negara sebesar 5,3 milyar tersebut telah terbukti menjadi temuan BPK pada tahun 2006, akan tetapi penyelesaiannya hingga sekarang belum ada dan tidak jelas, hal itu terbukti para pejabat terkait yang menjabat pada waktu itu belum ada yang di periksa oleh aparat penegak hukum.

     Selain pada areal pusat pemerintah, terdapat pula dugaan penyelewengan dana pembebasan tanah pada areal RSUD di Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur dimana kebutuhan tanah untuk pembangunan RSUD sesuai SK Bupati No.213 Tahun 2004 tertera kebutuhan areal untuk pembangunan RSUD adalah 10 hektar.

     Namun panitia pembebasan tanah yang diketuai oleh Drs.Warman Suwardi MM yang sekarang sudah mantan, membebaskan tanah seluas 15 hektar. Kenyataan dari areal yang dibebaskan seluas 15 hektar tersebut hanya diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur waktu itu dr.Marlena melalui surat Bupati No.140 tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 hanya seluas 10 hektar. Dari itu diduga telah terjadi penggelapan tanah yang telah dibebaskan dengan uang daerah seluas 5 hektar.

     Selain itu ada juga dugaan kasus dari Dinas Pendidikan pada tahun 2008, yang pada waktu itu sebagai kepala Dinas Pendidikan adalah Arsiman Spd dimana mana ada 57 paket proyek untuk rehab Gedung Sekolah Dasar (SD) senilai Rp.250.000.000.-/paket  terdapat 5 paket fiktif, tetapi itu juga tidak diproses sampai ke Pengadilan sehingga orangnya masih melenggang dan berkeliaran bagai  burung bebas terbang melayang. (Sidi Hartono)

Kirim Komentar Anda…..!!!

Komentar Anda Akan Kami Muat di Metro Indonesia.
















© 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved 

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola