Kampanye Pemilihan Umum Disederhanakan

    JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, pelaksanaan kampanye perlu disederhanakan sebagai salah satu upaya untuk menghindari praktik politik uang dalam pemilu maupun pilkada.

    "Mungkin caranya dengan penyederhanaan kampanye. Tidak seperti sekarang yang mengerahkan banyak massa, meski ada batasan sumbangan, tapi ruang lingkup kampanye itu tidak ada," katanya di Jakarta, Selasa pekan lalu.

    Ia menuturkan, aturan dalam pemilu dan pemilu kepala daerah harus diperketat sehingga tidak memberikan ruang bagi praktik politik uang, di antaranya adalah menyempurnakan aturan tentang kampanye. Misalnya, katanya, dengan memaksimalkan kampanye melalui media massa sehingga tidak berhadapan langsung dengan para calon pemilih dan membatasi kegiatan pengerahan massa.

    Selain memperbaiki aturan tentang pelaksanaan kampanye, Gamawan mengatakan, politik uang dapat dihindari apabila pendidikan politik masyarakat memadai. Gamawan menegaskan, ada dua pihak yang harus dilibatkan untuk menghindari politik uang yakni calon yang maju dalam pemilu atau pemilu kepala daerah dan masyarakat itu sendiri.

    Calon yang maju dalam pemilu maupun pilkada harus punya itikad untuk mendidik masyarakat dan masyarakat juga hendaknya memiliki tekad menjadikan pemilu sebagai kegiatan untuk mematangkan kehidupan politik, ujarnya.

    "Kita juga meminta kepada masyarakat agar pemilihan itu menjadi pendidikan politik yang baik bagi warga, sehingga mereka harusnya jangan mau berpikir sesaat hanya karena uang. Harus ada prinsip idealis melihat calon yang baik bukan karena uang," katanya. Terkait dengan usulan pemilihan gubernur melalui DPRD, Gamawan mengatakan, itu dapat menjadi salah satu solusi untuk menghindari politik uang.

Koruptif
    Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan, berdasarkan hasil pemantauan selama tahun 2010, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dinilai koruptif.

    "Hal ini terlihat dari adanya politik uang, pembagian sembako, pupuk, jilbab, tabung gas dan lainnya dalam pelaksanaan Pilkada 2010, sehingga memengaruhi pemilih," kata peneliti ICW, Apung Widadi, Senin (20/12).

    Ia menyebutkan, selama pelaksanaan Pilkada 2010 di 244 daerah terdapat sebanyak 1053 kasus pembagian uang secara langsung, pembagian sembako sebanyak 326 kasus, pembagian tabung gas sebanyak 47 kasus, pembagian kerudung sebanyak 39 kasus dan pembagian pupuk sebanyak 39 kasus yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon Pilkada.

    Menurut dia, sebagian besar aktor korupsi pilkada dilakukan oleh tim pemenangan sebanyak 203 kasus, perangkat pemerintah sebanyak 91 kasus, "broker" suara sebanyak 59 kasus dan pasangan calon (kandidat) sebanyak 35 kasus.
"Ini menunjukkan bahwa korupsi pilkada masih marak terjadi di berbagai daerah, bahkan cenderung semakin tidak terkendalikan. Hal ini karena longgarnya peraturan hukum yang mengatur pilkada, pengawasan yang sangat kurang dan juga karena sanksi yang diterapkan tidak tegas," kata Apung. (Iman/Sidi/ant)

Kirim Komentar Anda...!!!

Komentar Anda Akan Kami Muat di Metro Indonesia














© 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola