Masyarakat Kampung Beha Resah Tagihan Iuran PDAM 

Elihard Tamarol

    Sangihe — Dengan meningkatnya penagihan pembayaran tarif pemakaian air yang dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) membuat keresahan ditengah tengah masyarakat Kabupaten Sangihe khususnya di kampung Beha Kecamatan Tabukan Utara.

    Pasalnya, saat penyaluran air yang dilakukan PDAM dengan menggunakan mesin pengalir air penagihan tarif air masih dalam batas kewajaran, artinya masyarakat setempat mampu untu mengatasinya karena pembayaran antara Rp.15.000 s/d Rp.30.000 setiap bulan, akan tetapi sangat mengherankan saat PDAM tidak lagi menggunakan mesin pengalir air tarif pembayaran iuran PDAM justru meningkat tajam antara Rp.200.000 s/d Rp.450.000 setiap bulannya.
Akhirnya masyarakat beha mendatangi kantor PDAM untuk menanyakan hal ini, akan tetapi yang dijawab oleh pihak perusahaan daerah tersebut bahwa itu sesuai Perda.

    Jika peraturan daerah atau aturan apapun yang ternyata ketika diterapkan pada lapisan masyarakat dan itu menjadi beban yang memberatkan bagi kehidupan masyarakat hal itu perlu ditinjau kembali, bilamana hal ini dipaksakan maka akan timbul rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

    Elihard Tamarol wakil ketua Majelis Tua tua Kampung (MTK) Beha Kecamatan Tabukan Utara saat mendatangi kantor Biro Metro Indonesia Kabupaten Sangihe mengatakan, persoalan Tarif pembayaran Iuran PDAM sungguh memberatkan para konsumen khususnya masyarakat Kampung Beha, sehingga persoalan penetapan tarif tersebut perlu ditinjau kembali.

    Sangat mengherankan pada awalnya PDAM beroperasi dengan menggunakan mesin pengalir air tarif iuran untuk pembayaran dapat dijangkau oleh masyarakat, akan tetapi saat sekarang dengan menggunakan aliran sungai dikampung beha tanpa menggunakan mesin pengalir tarif iuran pembayaran meningkat diluar kewajaran.

    “Sebagai masyarakat kampung beha kami sangat heran dengan penetapan tarif pembayaran iuran air yang dilakukan oleh PDAM Tahuna dimana penyampaiannya dilakukan oleh PDAM Kecamatan Tabukan Utara dalam hal ini sangat memberatkan para konsumen khususnya masyarakat kampung  beha, sebelumnya PDAM beroperasi  menggunakan mesin pengalir tarif pembayaran bisa dijangkau masyarakat akan tetapi setelah sekarang dengan tidak menggunakan mesin pengalir justru pembayaran iuran meningkat ini perlu dipertanyakan,” ujar wakil ketua MTK itu.

    Janganlah peraturan pemerintah bukan mensejahterakan rakyat akan tetapi menyengsarakan rakyat,kalau pihak pemerintah yang khususnya pihak PDAM tidak menghiraukan terhadap permohonan kami dengan nomor 08/MTK/KB/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010. “Jadi jangan salahkan masyarakat kampung beha jika bertindak menurut kemauan masyarakat itu sendiri bila menutup aliran mata air di Kampung Beha yang digunakan PDAM saat ini,” tambah Elihard Tamarol

    Kepala PDAM Kecamatan Tabukan Utara Naser Pandawa ketika ditanyakan masalah ini, kepada wartawan Metro Indonesia menjelaskan, yang menyebabkan tarif pembayaran melonjak demikian drastisnya itu disebabkan karena cara pemakaian air masyarakat Beha tidak sesuai aturan yang diberlakukan oleh PDAM, adapun tuntutan masyarakat untuk meninjau kembali tentang perda atau Peraturan Bupati tentang tarif pembayaran iuran PDAM itu bukan kewenangan pihak perusahaan air minum tersebut tapi itu merupakan tanggung jawab dan kewenangan dari DPRD kabupaten Sangihe.

    “Sebaiknya masyarakat sadar kenapa pembayaran tarif PDAM begitu jauh meningkat, itu penyebabnya masyarakat sendiri karena melakukan pemakaian air tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh PDAM, sebenarnya sebagai kepala PDAM Kecamatan Tabukan Utara sudah banyak kebijakan yang diberlakukan demi kepentingan masyarakat kampung beha tapi semua itu terpulang kepada masyarakat kampung beha sendiri bagaimana  mencermatinya,” ujar kepala PDAM kecamatan Tabukan Utara tersebut.

    Sementara Bupati Kabupaten Sangihe Drs.Winsulangi Salindeho saat ditemui wartawan Metro Indonesia mengatakan, hal ini akan segera ditindak lanjuti untuk ditelusuri kebenarannya di lapangan. Apakah memang benar hal ini terjadi, jika memang ini benar terjadi maka pemerintah kabupaten sangihe akan segera mengambil langkah untuk penyelesaiannya, sehingga segala aturan yang terkait dengan persoalan iuran PDAM akan ditinjau kembali demi kepentingan masyarakat.

    “Pada dasarnya Pemkab mengutamakan kepentingan rakyat sehingga untuk permasalahan iuran PDAM ini, jadi akan tindak lanjuti,” ungkap Winsulangi Salindeho. (JANIS)

Kirim Komentar Anda...!!

Back 












© 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola