Sudah Dua Tahun Laporan Kepolisian tak Ditindaklanjuti

 Keluarga Besar Sesepuh Madura H.M. Rawi MSC Berhadapan dengan Pemda Kota Jakarta Timur

 

Walikota Jakarta Timur
Drs. H. Murdhani, MH

Hasanudin, SH Ahli Waris
(Alm) H. Syamsuddin 

Sesepuh Keluarga Besar Madura, H.M. Rawi, MSC 

Inilah bangunan yang tetap tegar di jalur BKT, karena pembayarannya kepada pihak ahli waris tanah dan bangunan itu hingga kini masih simpang siur, bahkan ada yang mengaku bernama ‘Sholeh’ mewakili ahli waris telah menerima pembayaran. Namun nama ‘Sholeh’ tersebut tiddak pernah ada yang tahu, seperti ‘setan’. 


     JAKARTA — Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang jalan Soekamto menuju arah Pondok Kopi, Jakarta Timur yang belum rampung masih menyisakan kasus yang tidak terselesaikan dengan para pemilik tanah dan bangunan, sementara jalur kali itu sudah kotor dengan beberapa sampah dan sebagian juga ditanami sayur-sayuran.

     Tidak hanya itu, banyak juga korban yang jatuh dari pihak ahli waris pemilik tanah dan bangunan, bahkan seringkali terlihat di berbagai media dan ungkapan beberapa warga yang terkena jalur BKT, pihak birokrasi seperti Pemda Walikota Jakarta Timur, Satpol PP, Kelurahan terlihat arogan dalam menyelesaikan proyek yang menghabiskan dana Triliunan Rupiah itu.

     Jalur BKT arah Pondok Kopi masih ada bangunan yang tetap tegar berdiri tidak bergeming dari proyek tersebut, yakni di daerah Desa Bojong Rangkong, RT 01/07 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur. Karena pemilik tanah dan bangunan belum menerima pembayaran secara syah sesuai dengan surat-surat kepemilikan, dimana para ahli waris (alm) H. Syamsuddin telah di “aniaya” dalam pembayaran tersebut.
Luas tanah itu sebesar 421 Meter Persegi, dan nomor peta lokasi bidang tanah bernomor 247 kemudian di revisi kembali dengan nomor 5/PPT/JT/2006 sesuai dengan data yang di Walikota Jakarta Timur.

     Salah seorang putra (Alm) H. Syamsuddin yang juga dibawah naungan sesepuh Keluarga Besar Madura H.M. Rawi. MSC, Hasanudin, SH mengungkapkan, bahwa memang benar tanah dan bangunan milik dari orang tuanya. “Kami sebagai ahli waris tentunya berharap pihak pemerintah daerah untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan, jangan dengan merampok sampai arogan untuk merebutnya dari kami,” ujar Hasanudin yang di dampingi adik dan kakak kandung serta iparnya kepada wartawan Metro Indonesia, Kamis (29/09/2011).

     Menurut anak ke-7 (alm) H. Syamsuddin itu, dimana beberapa surat telah dipalsukan oleh oknum-oknum tertentu dengan tujuan merampok atau penyerobotan tanah milik keluarganya. Itu dibuktikan dengan kronologis dari pernyataan Lurah Pondok Kopi tentang kepalsuan STTS dan PBB atas nama H. Syamsuddin sangat bertentangan dengan kenyataan. Karena Kepala Kantor Pajak Pratama Jakarta Timur sendiri telah memberikan keterangan yang menunjukkan keaslian bukti tersebut dalam suratnya dengan No.S.544/WPJ.20/KP.0906/2009 tertanggal 24 Juli 2009.

     Sehingga Hasanudin mewakili dari keluarganya itu telah melaporkan Lurah Pondok Kopi Sukiman, S.Sos dan Sholeh ke Kepolisian melalui Polda Metro Jaya Unit “II” dengan perkara tindak pidana Penggelapan dan atau pemalsuan surat dan penyerobotan tanah, dengan nomor surat laporan 167/K/I/2010/SPK UNIT ‘II’ dengan Pasal 372 KUHP 263 KUHP dan 385 KUHP. “Tetapi sudah hampir dua (2) tahun berjalan tidak pernah ditindak-lanjuti. Pengembangan terakhir yang kami terima hanya sebatas penjelasan,” papar Keponakan H.M. Rawi, MSC tersebut.

     Hasanudin menambahkan, bahwa laporan yang diterimanya melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan nomor B/463/I/2010/Dit Reskrimum tertanggal 22 Januari 2010, selaku penyidik dari tim Unit IV Sat II yakni Kompol Budhi Herdi Susianto SH.S.IK.M.Si selaku Kanit, AKP Bambang Sunyoto SE selaku penyidik, Brigadir Karyanto, SH selaku Penyidik Pembantu. Dan disitu disebutkan pada poin 3 yakni, akan disampaikan melalui website www.reskrimum.metro.polri.go.id akan dikirim melalui kurir. “Namun hingga kini kurir itu tidak pernah datang,” keluh Hasanudin.

     “Laporan sudah ada, ketetapan hukumnya sudah jelas, mengapa Lurah Pondok Kopi seperti kebal hukum masih tetap menjabat dan ‘dipindahkan’ ke Kelurahan lain. Sedang Sholeh yang hingga saat ini kami tidak tahu keberadaannya seperti ‘setan’. Apakah mereka sudah diperiksa, namun yang jelas kami telah dirugikan,” ujar Hasanudin, SH.

     Kemudian ketika tim investigasi Metro Indonesia menyodorkan bukti pembayaran yang data-data copy surat pembayaran tersebut, Hasanudin beserta adik dan kakak serta iparnya itu tersentak kaget. Di mana tim investigasi Metro Indonesia telah mendapatkan data-data copy surat pembayaran yang ahli warisnya diwakili ‘Sholeh’ dengan total perincian pembayaran sebesar Rp 731.266.900,- (Tujuh Ratus Tiga Pulu Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah). Pembayaran tersebut dengan memakai Kop Dinas Pekerjaan Umum bernomor 262/24/IV/2009. (lihat scan box).

     Sedang surat tersebut juga ditandatangani sebagai saksi yakni, 1. Drs. H. Arifin MM (Setkot Jakarta Timur). 2. H. Endang Abdullah (Ass. Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Adm. Jaktim). 3. Drs. I Wayan Djoko Astina (Ka. Kantor Pertanahan Kota Jaktim). 4. Ir. Maryanto MT (Ka. Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Jaktim). 5. Ir. Bayu Sari Hastuti M.A.gr (Ka. Sudin Pertanian dan Kehutanan Kota Jaktim). 6. John Jefferson, SH (Ka.Bag Hukum Setko Kota Jaktim). 7. Tonny Sianipar, SH (Ka.Bag Tata Ruang dan Lingkungan Hidup). 8. Fery Wismark Jasabari, SH (Camat Duren Sawit). 9. Sukiman S.Sos (Lurah Pondok Kopi).

     Ketika ditanya tim investigasi Metro Indonesia apakah ada surat undangan dari pihak-pihak terkait, seperti kelurahan atau walikota. Hasanudin menjawab, pihaknya pernah di undang oleh pihak Walikota Jakarta Timur yang diwakili Panitia Pembebasan Tanah (P2T) yang katanya sudah ada pembayaran tanah kami, namun besarnya nominalnya kami tidak tahu dan ditanda-tangani yang menerima bernama Sholeh.

     “Ketika kami tanya siapa itu Sholeh, mereka mengatakan itu orang yang mewakili dari pihak ahli waris. Ahli waris dari mana, kami tidak kenal dengan Sholeh. Yang mana Sholeh itu belum pernah kami lihat, ini jelas perampokan secara sepihak,” ujar Hasanudin.

     Dikatakannya, sewaktu melakukan pembayaran tidak melibatkan pihaknya, namun ketika nego pembayaran baru pihak keluarga (alm) H. Syamsuddin di undang. “Dari sisi hukum mana kok tiba-tiba sudah ada pembayaran, yang jelas untuk memutuskan pembayaran ‘kan dilakukan di pengadilan. Dan kami tidak pernah di undang pihak Walikota atau Kelurahan untuk mensosialisasikan tanah kami,” kesal Hasanuddin yang mempunyai Omnya itu bernama H.M. Rawi.

     Pernah juga pihak keluarganya ditawarkan akan dibayar sekian persen, kalau bangunan resmi 100 persen miliknya. Dan waktu itu yang menawarkan langsung pejabat tingkat Walikota melalui P2T yaitu Pak Eka menawarkan 25 persen. “Cuma 25 persennya dari mana, apakah dari NJOP, harga tanah dan bangunan (PBB) atau yang lainnya. Sedang kami belum pernah ada pemberitahuan, baik itu dari Walikota atau Gubernur DKI Jakarta tentang 25 persen itu,” tegas Hasanudin sambil menambahkan, disebutkan juga bahwa Pak Eka dari P2T itu sudah menjabat Kepala Dinas Tata Ruang Jakarta Timur.

     Sebelumnya, Hasanudin bercerita, bahwa pejabat-pejabat yang menangani proyek BKT itu memang terlihat arogan, hal itu dibuktikan dengan beberapa video dan foto yang direkamnya. Seperti arogansi yang dilakukan pihak kelurahan Pondok Kopi, yakni Pak Lurah pernah membuka baju untuk mengajak gelut (berkelahi-red). Begitu juga Satpol PP, yakni Abdul Mutholib seringkali berteriak Bongkar aja bangunan itu kenapa takut...! Dan Satpol PP yang telah dua kali datang ke lokasi dengan cara-cara main kasar terhadap keluarga (alm) H. Syamsuddin, saudara kandung sesepuh Madura H.M. Rawi.  “Kami sekeluarga jelas mempertahankan hak kami, apalagi sudah menginjak-injak harga dari keturunan kami,” ujar Hasanudin.

     Pada saat itu Kepala Kelurahan Pondok Kopi dijabat Sukiman. S.Sos, yang sekarang ini di jabat Pak Aritonga. Pak Sukiman pindah ke Kelurahan Rawamangun. Sedang Abdul Mutholib yang diduga belum mempunyai keturunan itu, memang sering arogan kepada ahli waris yang terkena jalur BKT.
“Kami tidak takut dengan siapa pun, ini negara hukum. Apapun proses dan kasusnya tetap pada koridor hukum. Dan kami mempunyai statemen yang benar tidak sembarangan untuk bicara atas kejadian-kejadian selama ini kami alami,” papar Hasanudin.

     Sehingga ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur DR. Ing. H. Fauzi Bowo, tentunya proyek BKT harus diselesaikan secara manusiawi. Sedang bagi oknum para pejabat yang bertindak arogan harus ditindak tanpa pandang bulu, karena proyek BKT itu milik masyarakat DKI Jakarta. Dan aparat Kepolisian jangan hanya melihat “sebelah mata” dalam menerima laporan pengaduan warga yang terkena BKT. (tim)

 

Kirim Komentar Anda...!!!

Komentar Anda Akan Kami Muat di Metro Indonesia.













© 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola