Per Bulan Pemasukan Punglinya Rp. 1,2 Miliar

 Kepala Pasar Induk Kramat Jati Arogan Terhadap Pedagang K-5

 

Hari Sartono, Kepala Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur.

 H. Deny A.S. Permana SH


     JAKARTA – Informasi publik sangatlah penting dan merupakan pokok setiap orang pengembang pribadi dan lingkungan serta merupakan hak asasi manusia yang dibutuhkan dalam mengoptimalkan publik, baik dari segi informasi, keterangan, pengawasan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung makna. Tetapi baru-baru ini terjadi sikap arogansi yang dilakukan Kepala Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur kepada pedagang kaki lima dengan menendang dan mengusir, serta insan pers saat konfirmasi tentang adanya berita tersebut, di mana disebutkan harus izin terlebih dahulu setiap kali untuk wawancara.

     Sesuai informasi dan hasil investigasi Metro Indonesia di lapangan dari berbagai sumber masyarakat mengatakan, bahwa Kepala Pasar Induk Kramat Jati Hari Sartono bertindak tidak sewajarnya ke pihak pedagang kaki lima. Di mana beberapa hari yang lalu (Rabu, 6/4/11), Hari Sartono telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menendang dan sampai membuang barang dagangannya tersebut.

     Kemudian tin investigasi wartawan Metro Indonesia saat ingin mengkonfirmasi adanya laporan para pedagang tersebut, di ruang kerjanya mengatakan, bahwa untuk konfirmasi dan informasi agar membuat izin terlebih dahulu kepada Pusat. Bahkan saat mewawancarai Hari Sartono dikawal beberapa bodyguardnya berpakaian Hitam-Hitam.
“Saya tidak mau menerima wartawan-wartawan dan memberikan hak jawab apa yang telah saya lakukan di Pasar Induk ini. Kalian harus lapor dulu ke Pusat,” ujar Hari Sartono dengan sikap angkuhnya dan terlihat begitu sombong dengan menghisap sebatang rokok yang benar-benar sikap kesopanannya sangat minus.

     Inikah sikap seorang pejabat yang tidak mengerti dan memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008, yakni Setiap badan publik yang sengaja tidak menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik kepada pengguna publik, akan dikenakan sanksi Undang-Undang Pidana.
Begitu juga dengan adanya pengawalan ketat oleh bodyguard, di mana tujuannya untuk menghalang-halangi dan sepertinya akan mengancam wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalisnya.

     Sudah tertuang dalam Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 Pasal 18 Ayat 1, yakni apabila menghambat, menghalangi wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya untuk memperoleh dan mencari informasi, maka dapat di penjara 2 (Dua) tahun atau dengan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
Wartawan sebagai insan pers yang dilindungi Undang-Undang, adalah merupakan sosial kontrol dan informasi yang berimbang pada setiap adanya pemberitaan yang mengarah tindakan sewenang-wenang, seperti yang dilakukan Hari Sartono selaku Kepala Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur. Kenapa harus lapor atau minta izin dulu ke Pusat.
Ini sebenarnya yang Goblok dan Tolol itu insan Pers atau Kepala Pasar tersebut, jadi dengan kata lain, kalau kita ingin mewawancara Ketua Rukun Tetangga (RT) harus lapor dulu ke pusat, yakni kepada Presiden. Dan jelas-jelas Hari Sartono telah mengangkangi Undang-Undang dan peraturan yang berlaku seperti yang disebutkan tadi.

Pungli dan Anarkhis
     Sementara sebelum mewawancarai Hari Sartono, wartawan Metro Indonesia menerima informasi dari beberapa pedagang PIKJ, bahwa Hari Sartono pada hari Rabu, 6 April 2011 telah menendang para pedagang yang sedang istirahat seraya membentak “Hey..!! bangun. Emang ini hotel,” demikian ucapan nara sumber yang enggan disebutkan namanya mengulangi kalimat Hari Sartono, sang Kepala Pasar.

     Para pedagang itu juga mengatakan, barang dagangannya seperti timbangan dan dagangan lainnya dilempar secara anarkhis tanpa rasa kemanusiaan. “Saya ini manusia bukan binatang, memangnya pasar ini milik Kepala Pasar? Binatang saja kalau ditendang saat istirahat, pasti membalas dan menggigit. Tentunya kami kalau sudah dianggap binatang oleh Kepala Pasar, jelas sampai dimanapun kami akan balas dan menuntutnya,” ujar pedagang asal daerah Banten yang telah dirugikan tersebut.

     Selain itu, berita lain terkuak, bahwa di Pasar Induk Kramat Jati itu juga telah terjadi pungutan liar (Pungli) terhadap pedagang dan kuli angkut. Seperti pedagang kopi yang setiap hari ditarik biaya retribusi dengan beraneka ragam, Rp 8.000,- hingga Rp 15.000,- per lapak. Namun sebelum Kepala Pasar dijabat Hari Sartono, biaya tersebut merata hanya Rp 5.000,- per lapak.

     Kemudian kuli angkut, yang tadinya hanya ditarik Rp 1.000,- per hari, sejak Hari Sartono menjabat Kepala Pasar Induk Kramat Jati, kuli angkut tersebut diminta biaya retribusi per minggu Rp 17.000,- per orang. Sedang kuli angkut yang beroperasi di Pasar sayur mayur terbesar di Jakarta Timur itu, lebih dari ribuan orang. Belum lagi dengan pungli terhadap supir angkutan yang masuk ke area Pasar Induk.

     Kalau dikalikan dengan rata-rata saja, yakni Rp 40.000,- x 1.000 orang = Rp 40 juta per hari. Dengan kata lain, per bulan Rp 1.200.000.000,- (Satu miliar dua ratus juta rupiah), dengan hitungan 30 hari, karena tidak ada hari libur bagi para pedagang. Belum lagi dengan jatah sayur mayur dan buah-buahan untuk Kepala Pasar yang harus tanpa mengeluarkan uang.

Adakan Unjuk Rasa
     Sementara itu Dewan Pembina Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten, H. Deny A.S. Permana SH kepada wartawan Metro Indonesia di ruang kerjanya mengatakan, bahwa apa yang dilakukan dengan tindakan Kepala PIKJ itu, merasa tidak menerima. Sehingga telah ada kesepakatan di seluruh anggota BPPKB Banten untuk mengadakan unjuk rasa besar-besaran terhadap Kepala Pasar tersebut.

     “Pihak kami telah melapor dan melakukan izin kepada aparat terkait dalam melakukan demonstrasi nanti, tinggal menunggu waktu yang tepat. Semua anggota kami sudah siap, termasuk dalam jumpa pers yang telah kami adakan. Tindakan sewenang-wenang Kepala Pasar Induk itu akan kami tuntut,” ujar H. Deny A.S. Permana SH yang akrab dipanggil Ayah itu, Kamis (21/4/11).

     Tindakan-tindakan yang dilakukan Kepala Pasar Induk Kramat Jati terhadap para pedagang yang dibawah naungan bendera BPPKB Banten itu, menurut Ayah H. Deny, sudah seharusnya ditindak-lanjuti. “Bahkan perlu dipenjarakan, karena sudah jelas-jelas melakukan tindak pidana dengan main hakim sendiri termasuk dengan antek-anteknya. Apalagi dia seorang pejabat daerah BUMD, tidak ada kata lain pihak kami akan menuntut hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku,” tegas Ayah.
Ketika ditanya, kapan unjuk rasa tersebut akan dilakukan. Ayah Deny merahasiakan waktunya. “Tidak etis dong, kalau disebutkan kapan unjuk rasa itu kami laksanakan,” tambah Ayah H. Deny. (Tim)

 

Kirim Komentar Anda…..!!!

Komentar Anda Akan Kami Muat di Metro Indonesia.















  © 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved 

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola