Komisi VI Desak Laporkan Hasil Negosiasi
JAKARTA — Terkait kasus tumpahan minyak akibat meledaknya kilang Montara di Laut Timor, Nusa Tenggara Timur, Komisi VII mendesak Tim Advokasi yang dikirim pemerintah Indonesia melaporkan hasil kesepakatannya.
Desakan ini mengemuka saat Komisi VII dipimpin Wakil Ketua Komisi Achmad Farial (Fraksi PPP) dan Effendi Simbolon (Fraksi PDI Perjuangan) rapat kerja dengan sejumlah mitra kerja diantaranya dengan Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, Dirjen Migas di gedung Nusantara, Jakarta baru-baru ini.
“Kami minta apa yang didapat oleh Tim negosiasi ataupun kesepakatan dari Tim advokasi itu yang disampaikan ke Tim Nasional, juga harus disampaikan ke Komisi VII,” kata Anggota Komisi VII Ismayatun (Fraksi PDI Perjuangan).
Hasil Perkembangan
Dirinya sepakat dengan beberapa Anggota Komisi VII lainnya seperti Sutan Bhatoegana (Fraksi PD) dan Satya W Yudha (Fraksi PG) untuk mengingatkan Tim Advokasi agar jangan sampai ada negosiasi disana yang akhirnya “menguntungkan” pihak swasta yang telah mencemari Laut Indonesia.
“Intinya jangan sampai ada hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, saya minta ke Pimpinan Komisi, agar hasil Tim Advokasi itu juga dilaporkan ke Komisi VII supaya kita juga bisa memantau hasil perkembangannya,” tegasnya.
Tim advokasi nasional diketuai Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dengan anggota unsur dari pemerintah daerah, bupati dan gubernur setempat, LSM Yayasan Peduli Timor Barat.
Berdasarkan informasi, selama 75 hari kebocoran Kilang Montara, sebanyak 400 barel per hari atau 64 ton minyak mentah per hari tertumpah ke laut. Akibatnya, luas tumpahan menyebar seluas 56.440 kilometer persegi dengan 16.420 kilometer persegi berada di wilayah Indonesia.(Nadeak)
