Konferensi Pers Walikota Ditinggal Wartawan
Bengkulu — Sekitar 25 wartawan dari berbagai media dan LSM mengikuti jumpa pers Walikota H. Ahmad Kanedi, SH, MH terkait pelaksanaan PSB di Kota Bengkulu. Jumpa pers ini digelar untuk menjawab pertanyaan para wartawan terkait konsep pendidikan gratis yang diterapkan Pemda Kota. Lantaran banyak kerancuan, terlebih mencuatnya berbagai macam pungutan yang dilakukan sekolah.
Hanya saja karena alasan keterbatasan waktu dan kesibukan, Walikota meninggalkan acara sebelum konferensi pers berakhir. Sementara dari pemaparan Walikota dinilai belum cukup menjawab pertanyaan. Akhirnya, konferensi pers dilanjutkan hanya diwakili pihak Diknas saja. Sayangnya, penjelasan yang disampaikan oleh pihak Diknas Kota juga dianggap berbelit-belit dan tak substansial menjawab pertanyaan yang diajukan.
“Kita hanya ingin mendengar jawaban pasti. Bukan pernyataan mengambang seperti itu. Boleh tidak penambahan kelas itu. Bagaimana dengan pungutan-pungutan yang dibebankan pada orang tua siswa. Kalau dibolehkan katakan boleh, kalau tidak apa sanksinya,” ungkap salah seorang wartawan mingguan, kesal.
Tak juga bisa memberikan pernyataan tegas, satu per satu wartawan mulai meninggalkan ruangan. Jika sebelumnya kurang lebih ada 25 wartawan hanya tersisa 10 orang yang masih bertahan hingga konferensi pers berakhir.
Sementara Walikota Bengkulu H. Ahmad Kanedi, SH MH mengakui konsep pendidikan gratis yang tercantum dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2008 tersebut masih memerlukan banyak pembenahan. “Masih perlu pembelajaran lagi. Modifikasi dalam penerapannya. Bukan kita membenarkan adanya pungutan, tapi dikembalikan lagi pada konsep pendidikan gratis yang sudah kita programkan,” ungkap Kanedi.
Penyelenggaraan pendidikan gratis bukan berarti sekolah betul-betul digratiskan. Tapi pendidikan diharapkan bisa menjadi daya ungkit untuk seluruh masyarakat Kota. “Gratis itu sesuai kemampuan kita bukan gratis sama sekali. Kita hanya mampu menggratiskan biaya masuk. Bukan yang permanen, sifatnya itu ad hoc atau sementara,” jelas Kanedi.
Pemda Kota, lanjutnya, tetap akan menerapkan konsep pendidikan gratis sesuai dengan program dan perencanaan. “Jika ada apresiasi (protes red) dari masyarakat saya serahkan pada Diknas Kota. Sudah final, kita (konsep pendidikan gratis red) tetap berjalan berdasarkan perencanaan. Masalah di lingkungan masyarakat diserahkan pada Diknas. Yang jelas jangan sampai ada anak yang tidak sekolah,” pungkas Kanedi.
Terkait pungutan yang dilakukan sekolah mengatasnamakan komite Plt Kadis Diknas Kota, Yunirhan M Pd, menjelaskan, komite merupakan mitra sekolah bukan pengatur di sekolah. “Berdiskusi terkait fasilitas sekolah, bukan untuk mengatur sekolah. Jangan sampai melampaui kewenangannya. Hal ini perlu diingatkan kembali,” ungkap Yunirhan. (Sumantri)
Kirim Komentar Anda...!!
© 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserve
