Pemancar Radio dan Plang Pengobatan Hanya Tameng

Kejari Kota Bekasi :
“Kejar Terus H. Kodrato”


 

     KOTA BEKASI — Setelah menelusuri beberapa sumber yang layak dipercaya dan melalui tim investigasi Metro Indonesia di lapangan beberapa waktu yang lalu, ternyata H. Kodrato sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi memang terbukti kuat adanya melakukan penyelewengan dana anggaran, baik itu dana Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Jawa Barat maupun dana APBD Kota Bekasi. Dalam edisi lalu, disebutkan bagaimana seorang Kepala Dinas mampu mempunyai Rumah Toko (Ruko) dan rumah mewah di daerah Tangerang, provinsi Banten.

 

 Hal itu dengan adanya temuan-temuan yang ditelusuri tim investigasi Metro Indonesia dari beberapa sumber, bahwa rumah H. Kodrato sangat mewah di komplek P & K Cipondoh Indah, Jalan Madrasah Ujung Utama Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kodya Tangerang Banten.
Tentunya ini menjadi tanda tanya besar, dari mana dana yang didapat untuk memiliki semua itu? Beberapa sumber berhasil di wawancarai tim investigasi Metro Indonesia beberapa waktu lalu. Sedang juga dihimpun dana-dana yang tidak terserap diperuntukkan untuk sekolah-sekolah yang ada di Kota Bekasi.
Hasil dari analisa Metro Indonesia tentang pengalokasian dana Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Jawa Barat, APBD Tahun Anggaran 2010 dan Sekolah Bebas Biaya (SBB) di bidang Pendidikan Kota Bekasi, diantaranya untuk PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK se Kota Bekasi.

     Dimana untuk PAUD diperuntukkan kegiatan Porseni, program SPS, biaya operasional TK Pembina sebesar Rp 100 juta yang bersumber dari APBD Kota Bekasi kemudian juga dengan pengalokasian untuk PAUD yang diberikan Gubernur Jawa Barat melalui Bansos sebesar Rp 135 juta.

     Sedang untuk SD yang diberikan melalui APBD Kota Bekasi untuk SBB sebanyak 123.194 siswa kali 12 bulan kali Rp 21.000,- dari jumlah anggaran yang terserap sebesar itu, namun realita jumlah siswanya atau jumlah penyerapan APBD tidak singkron dengan kenyataan. Misalnya dana yang seharusnya dikucurkan sebesar Rp 31.044.888.000,- kenyataan dana tersebut membengkak menjadi Rp 37.744.714.800,- berarti penyerapan selisihnya sebesar Rp 6.699.826.800,-

     Bilamana kenyataan di lapangan dibuktikan kembali dengan jumlah siswa tidak seperti apa yang sudah dikeluarkan anggaran tersebut, artinya tidak sesuai dengan jumlah yang ada pada penyerapan anggaran dari jumlah siswa sebenarnya. Contohnya Kecamatan Bekasi Utara, jumlah siswa yang sebenarnya sebanyak 25.779 siswa, namun yang diperhitungkan oleh Dinas Pendidikan untuk menyalurkan anggaran tersebut sebanyak 26.080 siswa. Selisih dari jumlah 283 siswa, bilamana dikalikan 283 x 12 x Rp 21.000 = Rp 71.316.000,- Ini baru satu kecamatan.

     Sedang dana Bansos untuk peningkatan layanan pendidikan anak usia dini yakni sebesar Rp 500 juta dari APBD Kota Bekasi, namun kenyataan dana Bansos sebesar Rp 48 juta tidak terserap. Dana untuk pembinaan dan pengembangan MBS serta implementasi pendidikan berbasis masyarakat tidak pernah diterima pihak sekolah, sesuai dengan pernyataan tertulis dari beberapa Kepala Sekolah.

     Untuk kegiatan pembinaan dan pemberdayaan perpustakaan tingkat sekolah dasar (SD) tidak pernah diterima oleh pihak Sekolah, bantuan kesejahteraan guru PNS, guru bantu untuk negeri maupun swasta masing Rp 900 ribu x 12 bulan tidak pernah diterima. Bantuan peralatan pembelajaran KIT IPA dan IPS terpadu sebesar Rp 348 juta juga masih banyak sekolah yang belum menerima.

     Begitu juga bantuan baju seragam untuk siswa SD, MI, SMP, MTS kelas 1 sebesar Rp 530 juta tidak pernah diterima. Bantuan kesejahteraan guru daerah terpencil masing-masing Rp 1 juta. Bantuan pembinaan pembelajaran budi pekerti untuk tingkat SMP dan SMA tidak pernah diterima oleh sekolah. Bantuan untuk alat peraga IPA tingkat SD sebesar Rp 360 juta belum diterima sesuai SK Gubernur Jawa Barat. Bantuan siswa bagus yang diterima oleh siswa masing-masing Rp 780 ribu per siswa, namun tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada di SK Gubernur No. 978/KEP.1304/Disdik.

     Sedang untuk profesi guru tahun anggaran 2007-2008-2009 belum diterima pihak guru, namun tahun tanggaran 2010 senilai Rp 53 miliar tidak jelas pengalokasiannya. Menurut Kabid Dikdas Kota Bekasi, Neneng, bahwa tentang jumlah siswa SDN yang menerima SBB sampai berita ini dimuat mengakui belum dicek seberapa besar jumlah siswanya. “Akan secepatnya saya keliling per kecamatan untuk mengecek kembali,” ujar Neneng.

Laporan Tertulis
     Tim investigasi Metro Indonesia mengonfirmasi Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melalui Kepala Seksi (Kasie) Intelijen Husein Atmadja, menyikapi kasus yang terjadi di bidang pendidikan Kota Bekasi tersebut pada hari Jumat, 13/05/2011. Di ruang kerjanya Husein Atmadja mengatakan, bahwa apa yang ditemui dari tim investigasi Metro Indonesia tentang adanya penyelewengan dana di Dinas Pendidikan Kota Bekasi, agar tim Metro Indonesia  melaporkan semua yang berhasil dihimpun. “Kejar terus H. Kodrato dan buatkan laporan tertulis agar kami dapat memanggil dan menindak lanjuti secepatnya,” ujar Husein Atmadja.

     Sementara dari LP2TRI Suparman mengatakan, pasntas saja H. Kodrato betah menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, karena telah berhasil mengumpulkan 15 Kepala Sekolah SMA-SMK untuk mendukung agar Kodrato tetap diperpanjang masa jabatannya dengan terkumpulnya dana dari masing-masing Kepala Sekolah sebesar Rp 10 juta yang berpihak kepada H. Kodrato. “Saat itu di koordinir Agus dari SMA 2 Kota Bekasi, sehingga totalnya Rp 150 juta untuk H. Kodrato sebagai uang pelicin untuk jabatannya itu,” ujar Suparman.

     Untuk itu pihak LP2TRI, tambah Suparman, mengimbau ke 15 Kepala Sekolah itu untuk berani mengungkapkan tindakan adanya penyuapan sebagai uang pelicin. “Kalau tidak, kami akan beberkan nama-nama ke 15 Kepala Sekolah tersebut kepada KPK untuk diselidiki,” tegasnya.

Investigasi Warga
Sedang perihal rumah H. Kodrato yang sangat mewah di daerah Tangerang Banten, beberapa warga berhasil dimintai keterangan tim investigasi Metro Indonesia beberapa waktu lalu. Salah seorang warga yang hampir berdekatan rumah Kodrato tersebut mengatakan, bahwa dahulu H. Kodrato pindah ke alamat tersebut hanya kontrak sekitar tahun 1980-an.
“Pada tahun 1990 H. Kodrato membangun rumah kecil, karena ini tanah garapan yang dibeli dari beberapa warga yang sampai saat ini sudah lebih dari satu hektar,” ujar warga yang berdekatan dengan rumah H. Kodrato itu yang tidak mau disebutkan namanya.
Menurut sumber tersebut, batas tanah Kodrato mulai dari Masjid dan Yayasan depan hingga gang kecil jalan untuk ke tempat pemancingan. Kalau dihitung memang cukup besar dan dikatakan, H. Kodrato mengembangkan rumah yang akan dibangun. “Hingga sekarang ini rumah H. Kodrato sangat luas dan mewah, tidak seperti rumah-rumah yang ada di komplek P&K lainnya,” tegasnya.

     Bahwa rumah Kodrato cukup besar tetapi penghuninya cuma sedikit, kalau pengobatan yang ada plangnya dulu sempat dibuka anaknya yang bernama Galih. “Seperti pengobatan Bekam dan totok urat, sekarang sudah tidak lagi, karena anaknya Galih sudah menjadi PNS di Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Adapun plang aura tidak tau apaan itu sekarang, karena pengobatan tersebut tidak mencerminkan pengobatan, hanya begitu-begitu aja,” ujar sumber lainnya.

     “Adapun soal pemancar radio tersebut tidak ada karyawannya, cuma ada hanya seorang kakek-kakek saja yang suka menyetel lagu-lagu Jawa,” ungkap beberapa ibu-ibu yang berada di Komplek tersebut. Latar belakang adanya danau tempat pemancingan yang persis di belakang rumah Kodrato, sebelumnya danau itu digadaikan ke pihak asing yakni Singapura pada tahun 1990-an seharga Rp 120 miliar oleh Provinsi Banten. “Dan pada saat itu Kodrato sebagai Kepala Dinas Pariwisata, lalu pelaku yang menggadaikan pemancingan tersebut tertangkap sebanyak 2 orang oleh aparat hukum,” tegas sumber tadi. Yang kemudian tiba-tiba, H. Kodrato sudah menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

     Ini danau bukan tanah Kodrato, malah tanah warga yang digarap oleh Kodrato, sebab status tanah disini adalah tanah garapan. Dari gang masuk arah ke danau sampai tembok rumah Kodrato itu tidak boleh dibangun, tetapi malah dibangun oleh Kodrato.

     “H. Kodrato memiliki 4 orang anak, anak pertama Galih, anak kedua panggilannya Nuk yang sekarang ini nikah dengan seorang anggota Dewan di Tangerang ini bernama Drs. Helmi Fuad yang rumahnya berada di bangunan samping gang kecil. Anak yang satu lagi perempuan ada di Bandung, dan satunya lagi itu mungkin yang di Bekasi. Sementara istri H. Kodrato sekarang menjabat Kepala Sekolah Parahyangan di Tangerang,” ujar seorang warga yang mau mengungkapkan  dengan panjang lebar itu.

     Mengenai LSM, Pemancar Radio dan pengobatan, itu semua hanya tameng. “Soalnya dahulu juga berupa-rupa yang dibuatnya di rumah H. Kodrato. Seperti penjualan Kopi, kontruksi bangunan, tetapi tidak ada pegawai yang diperkerjakan hanya kakek-kakek tadi,” paparnya. Disini saja sudah ada 9 kontrakan bertingkat, belum lagi di Serang, Bandung, dulu juga setahu saya ada tanahnya di dekat terminal pertama di Serang. Sedang di Bekasi sudah ditelusuri tim investigasi Metro Indonesia, yakni ruko-ruko mewah bertingkat. “Kami juga bingung dari mana harta sebanyak itu didapat, karena beliau tidak pernah bermasyarakat, apalagi yang namanya adanya pengajian, hampir semua keluarganya tertutup kepada kami, apalagi tanah garapan kan tidak boleh dibangun dengan sangat mewah. Cuma belum tercium pihak KPK saja dia itu,” tambah warga tadi. (Tim Investigasi Metro Indonesia)


Kirim Komentar Anda...!!!

Komentar Anda Akan Kami Muat di Metro Indonesia.

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola