KP3 Kabupaten Kerinci Mandul 

 Tangkap Pelaku Penimbun Pupuk 




 


     Kerinci, JAMBI – Langkanya pupuk subsidi yang menjadi kebutuhan masyarakat petani, membuat hasil panen yang diharapkan sangat jauh. Ternyata peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestitisida (KP3) kurang memenuhi keinginan petani di Kabupaten Kerinci, padahal peran aktif dari pemerintah sangat diharapkan. Tidak hanya itu, akibat kelangkaan pupuk tersebut, para pengecer hingga distributor pun kena imbasnya, bahkan terkesan mereka saling menyalahkan satu dengan yang lainnya.

     Bagaimana cara mengatasinya? Hanya KP3 kuncinya, harus lebih berfungsi untuk tingkat pengawasan, kata salah seorang distributor. “Kalau KP3 tidak memberikan kepastian tentang kelangkaan pupuk subsidi, maka jangan harap hasil tani akan lebih baik,” ujar distributor itu kepada wartawan Metro Indonesia beberapa waktu lalu, dan hal itu di aminkan oleh para petani.

     Diduga kuat adanya penyimpangan penyaluran pupuk subsidi tidak sebagaimana mestinya. Seperti halnya untuk perkebunan, padahal lahan perkebunan dengan dengan skala ukuran 2 hektar atau lebih tidak dibenarkan mendapatkan pupuk subsidi. Distributor harus menyalurkan pupuk subsidi langsung kepada pengecer. Kemudian Pengecer secara lansung salurkan pupuk subsidi ke pada kios pengecer/kelompok tani dengan harga HET yang sudah ditentukan. Kemungkinan lainnya indikasi adanya penimbunan, menukar isi pupuk dengan karung palsu, hal ini perlu pihak berwajib menelusurinya.

     Muhardin Wakil ketua Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Kerinci mengatakan, bahwa keterlangkaan pupuk itu, jelas Petani dibodohi dua kali, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) berasal dari petani sedangkan Petani mendapat pupuk subsidi dengan harga mahal”, ungkapnya.
Dikatakan muhardin yang juga sebagai ketua KTNA kecamatan danau kerinci ini bahwa Pengecer pupuk kerinci diduga adanya kong kaling kong, bahkan dapat dikatakan pupuk subsidi selama ini yang seharusnya dapat meringan kan beban para petani untuk pemupukan hasil tani mereka, malah merasa dirugikan. Harga Eceran Tertinggi (HET) yang seharusnya jadi patokan harga beli petani malah tidak sebagaimana mestinya, mereka para petani harus beli mahal.

     Muhardin tambahkan bahwa Pupuk Langka, Sweeping/pengawasan tak berjalan dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) mandul. Dan Bupati Kerinci harus mengetahui hal ini karena dirinya berfungsi sebagai pembina KP3.

     Hal senada juga dikatakan CV AMKA Rusdi salah satu distributor pupuk Kerinci yang mendapat kuota distribusi dari produsen Petrokimia dan Pusri ini katakan bahwa Kinerja KP3 itu sejauh mana perlu dipertanyakan.  Karena KP3 dijabat dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Perindustrian/Perdagangan. Biasanya ketua KP3 dijabat oleh Asisten 2 Pemerintah baik kabupaten maupun kota. KP3 diharapkan segera bertindak menertibkan kios-kios ilegal karena mereka berfungsi sebagai pengawas.

     Dikatakan Rusdi bahwa Biasanya tingkat kebutuhan pupuk subsidi secara teknis sebagai perencana dilaksanakan oleh dinas pertanian atas dasar jumlah RDDK kabupaten/kota. Dinas pertanian kemudian lapor kepada Bupati/wako, kemudian dilaporkan kepada Gubernur, dari hasil inilah kelihatan tingkat kebutuhan Pupuk subsidi untuk kabupaten/kota nantinya. (Jhontech)


Kirim Komentar Anda....!!!

Komentar Anda Akan Kami Muat di Metro Indonesia.

















© 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved  

 

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola