KPK dan Kejari Harus
Segera Periksa H. Murasman

H. Murasman

    Kerinci — Berdasarkan Undang-Undang dan misi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah diaudit APBD Kabupaten Kerinci tahun anggaran (TA) 2009 dan hal ini menimbulkan kerancuan yang mengkuatirkan bagi kondisi pembangunan Kabupaten Kerinci. Dari hasil audit tersebut terjadi temuan kerugian keuangan Negara tidak dapat di pertanggungjawabkan dan tidak didukung dengan bukti. Maka, secara faktual anggaran di Kabupaten Kerinci bermasalah.

    Berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2010 dan permohonann klarifikasi BPK kepada Bupati Kerinci, DPRD kabupaten kerinci, serta Sekda Kabupaten Kerinci tertanggal 22 september 2010 tentang klarifikasi penggunaan keuangan negara tidak di dukung oleh bukti penyaluran baik itu sisa UYBD, Rekening penampungan, aset tetap, aset lain pada neraca pemerintah, pengesahan SPJ  fungsional bagian umum dana hibah dan insentif lain dan sebagainya.

    Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan dugaan Rp 41 milyar tanpa pembuktian dan penggunaan yg jelas. Hal tersebut jelas tidak memiliki bukti penggunaan keuangan Negara. Selaku bupati kabupaten Kerinci H. Murasman tersandung 41 milyar dugaan korupsi tahun anggaran 2009. Dan juga di sinyalir adanya kucuran dana hibah sejumlah lebih kurang 4 milyar yg tidak jelas peruntukannya bagi masyarakat Kabupaten Kerinci.
Kondisi ini seakan menjelaskan, bahwa lemahnya pengelolaan keuangan Negara, serta munculnya calon koruptor di Kerinci. (Doni)

Kirim Komentar anda..!!

Back

 












© 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola