KPUD Terindikasi Melanggar Putusan MK 

 



Sukandar, S.Kom

 


     MUARATEBO - KPUD Tebo langsung menarik daftar pemilih tetap (DPT) perubahan yang sudah didistribusikan ke panitia pemilih kecamatan (PPK). Sebelumnya, DPT perubahan itu akan digunakan pada pemungutan ulang Pemilukada Tebo 5 Juni lusa. Padahal, menurut putusan mahkamah konstitusi (MK), Pemilukada ulang Tebo harus tetap menggunakan DPT Pemilukada 10 Maret lalu.

     Perubahan DPT tersebut merupakan satu dari tiga temuan indikasi pelanggaran putusan MK yang dilakukan KPUD. Dugaan pelanggaran ini ditemukan oleh Rakyat Tebo Menggugat (RTM) saat melakukan pengecekan ke beberapa PPK, Selasa (31/5) lalu. Selain perubahan DPT, RTM juga menemukan surat suara yang diterima KPUD Tebo sudah dalam kondisi terlipat. Kemudian kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pemungutan suara ulang. DPT yang didistribusikan ke PPK juga banyak kejanggalan. Mulai dari jumlah, nama dan jenis kelamin pemilih yang salah.

     Devisi Teknis KPUD Tebo Subirman mengatakan, mereka sudah menginstruksikan kepada PPK melalui surat resmi supaya DPT yang dipermasalahkan tersebut ditarik kembali. Menurut dia, proses penarikan sudah dilakukan dan sudah ada beberapa kecamatan yang selesai melakukan penarikan DPT.
“Kita tetap menggunakan DPT 10 Maret lalu. DPT yang didistribusikan KPU beberapa waktu lalu sudah kita instruksikan untuk ditarik oleh PPK. Nanti PPK sendiri yang akan meng-copy atau menggandakan DPT yang dipakai pada 10 Maret lalu,” katanya.

     Sementara itu, Ketua RTM M Hasan mengatakan, menuding KPUD sebagai penyelenggara Pilkada tidak menjadikan amar keputusan MK sebagai proses pertobatan. Dalam putusan itu, kata dia, sudah jelas disebutkan bahwa pelaksanaan Pilkada Tebo dilaksanakan dengan penuh kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif. Keterlibatan gubernur, bupati, SKPD, camat dan kades yang mendukung salah satu kandidat terbukti.

     “Sekarang yang melakukan pelanggaran malah pihak penyelenggara sendiri, yang seharusnya bersikap netral,” katanya. Untuk menindaklanjuti temuan indikasi kecurangan pendistribusian DPT ke PPK tersebut, pihaknya mendorong KPUD membuat pernyataan terkait permasalahan DPT tersebut. “KPU mengeluarkan tiga poin, yakni DPT yang digunakan pada tanggal 5 Juni adalah DPT 10 maret lalu. Selanjutnya kekeliruan teknis dalam percetakan salinan DPT yang didistribusikan tidak ada unsur kesengajaan dari KPU. Kemudian, DPT yang keliru akan diganti atau di-copy menggunakan DPT 10 Maret lalu,” sebutnya.

     Keterangan yang telah dikeluarkan KPUD tersebut, menurut Hasan, tidak pernah ditindaklanjuti. “Faktanya saat kami melakukan sidak di tiga kecamatan, di antaranya di Kecamatan Serai Serumpun dan Tebo Ilir DPT tersebut belum ditarik KPUD,” ungkapnya. Terpisah, Cabup Sukandar mengatakan, kemungkinan permasalahan ini terjadi akibat tidak validnya data BES KPUD. Namun, lanjut dia, hal ini bisa juga terjadi karena adanya unsur kesengajaan dari pihak penyelenggara pemilu.

     Sukandar berharap, KPUD dapat mengeluarkan data DPT 10 Maret lalu yang digunakan sebagai data pembanding untuk mengurangi potensi konflik menyangkut permasalahan ini. “Jika masalah ini bukan disebabkan human error alias kesengajaan, saya berharap panwaslu dapat menindaklanjuti hal ini untuk mengantisipasi timbulnya konflik dan saling curiga antartim sukses,” katanya.

     Ketua Tim Partai Koalisi Yopi-Sapto, Wartono Tryan Kusumo juga menegaskan, kalau memang nama di DPT berubah perlu dipertanyakan. Karena menurutnya, dalam amar putusan MK sudah jelas bahwa pemungutan suara ulang tanpa disertai dengan perubahan DPT. “Jika ini benar terjadi, maka kita perlu mempertanyakannya. Karena ini jelas melanggar keputusan MK,” tegasnya. “Apa maksudnya perubahan itu, karena jangan sampai kesalahan KPUD akan berakibat menjadi tuduhan yang tertuju kepada pasangan Yopi-Sapto. Saya mewakili pasangan Yopi-Sapto mengharapkan KPUD harus tetap memakai DPT lama,” sambungnya.

    Tono menegsakan, penyelenggara pemilu harus netral dan bekerja sesuai tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi). Jangan sampai merugikan salah satu calon. (Donny)

 

Kirim Komentar Anda...!!!

Komentar Anda Akan Kami Muat di Metro Indonesia.




















© 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola