Dilantik Menjadi Walikota
Syukuran di LP Cipinang
 


    TOMOHON, SULUT — Pasca pelantikan terdakwa dugaan korupsi APBD, Jefferson Rumajar sebagai Wali Kota Tomohon oleh Gubernur Sulawesi Utara Sarundajang di Kemendagri Jumat (7/1), Jefferson Soleiman Montesqieu Rumajar melantik jajarannya di LP Cipinang, Sabtu (8/1).
Jefferson juga menyerahkan tugasnya kepada Wakil Wali Kota Jimmy Eman yang akan menjadi pelaksana tugas (Plt). “Iya, mereka syukuran dan penyerahan tugas ke Plt wakil wali kota,” kata Kalapas LP Cipinang, Edi Kurniadi.

    Pelantikan dan penyerahan tugas digelar di Aula LP Cipinang pukul 10.00 WIB. “Ada izin dari KPK dan pelantikan wali kota kan di Depdagri kemarin,” ujar Edi. Jefferson sebagai tersangka korupsi penyalah gunaan APBD Kotamadya Tomohon tahun 2006-2008 pada 14 Juli 2010. Kasus ini sudah diusut di KPK sejak tahun 2009. Sidang perdana Jeffeson telah dilaksanakan di Pengadilan Tipikor, Senin (3/1) lalu.

    Terkait pelantikan ini, kritik pedas pun mengalir kepada pemerintah. Agenda pemberantasan korupsi yang didengungkan Presiden SBY dinodai. Namun tegas-tegas Mendagri Gamawan Fauzi membantahnya.

     “Proses pemberantasan korupsi sama sekali tidak terhambat dengan pelantikan itu,” kata Gamawan. Dia menilai, pelantikan itu sudah sesuai aturan. Selain itu pelantikan sama sekali tidak mengubah proses hukum yang tengah berjalan. “Proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya,” tambah Gamawan.

    Gamawan menambahkan, untuk jalannya pemerintahan di Kota Tomohon, setelah dilantik Jefferson pun dinonaktifkan. “Kalau sudah menjadi terdakwa, yang bersangkutan dinonaktifkan sementara,” tutupnya. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pelantikan Jefferson tidak sesuai komitmen pemberantasan korupsi. “Kami menyesalkan mengapa pelantikan tersebut dapat dilakukan,” kata Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho.

Kecerobohan Pemerintah
    Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah membatalkan pelantikan puluhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilantik oleh Walikota Tomohon, Jefferson Soleiman Montesqieu Rumajar dari balik penjara.

    "Himbauan kami, meminta pemerintah membatalkan pelantikan tersebut," ujar Anggota DPD Sulawesi Utara, Feri Tinggogoy jumpa pers DPD di gedung DPD, Jakarta, Kamis (13/1/2011).

    Menurut Feri, adanya pelantikan tersebut sudah melanggar peraturan perundang-undangan terutama PP mengenai Pegawai Negeri Sipil. Tidak hanya itu, apa yang dilakukan Jefferson merupakan kesalahan dari Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dimana hal yang sama berpotensi muncul untuk kemudian menjadi tradisi di kemudian hari.

    "Pelantikan itu merupakan kegagalan Mendagri, kalau itu terulang lagi sama saja lebih bodoh dari keledai," jelasnya. Sementara itu menurut Anggota DPD, Dani Anwar mengatakan kejadian pelantikan di balik jeruji besi yang dilakukan Jefferson Rumajar merupakan kecerobohan dari pemerintah. Mereka sudah kecolongan dengan adanya kasus tersebut. “Ini kecolongan pemerintah, mereka sudah mengabaikan nilai-nilai moral dan etika,” tandasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Walikota Tomohon, Sulawesi Utara, Jefferson Rumajar melantik puluhan aparatur daerahnya dari balik penjara. Jefferson akhirnya dinon aktifkan jabatannya oleh pemerintah.

Seumur Hidup
    Sebelumnya Walikota Tomohon periode 2005-2010 Jefferson Rumajar menjalani sidang perdananya dalam kapasitas selaku tersangka kasus korupsi di Pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor), Senin (3/1).

    Dalam sidang perdana yang beragendakan pembacaan dakwaan itu, Jefferson didakwa melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Walikota Tomohon untuk memperkaya dirinya sendiri.

    Jefferson didakwa menggunakan kas daerah Kota Tomohon dan menggunakan anggaran belanja bantuan sosial untuk tujuan-tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD Kota Tomohon yaitu untuk kepentingan pribadi sejak tahun 2006 hingga 2008.

    “Terdakwa sengaja berulang kali memerintahkan pejabat pengelola keuangan daerah yaitu Frans A Sambow selaku kuasa BUD, Yan Lamba selaku Kepala BPKAD pengganti Agus E Paat, dan Eduard F Paat selaku bendahara pengeluaran Setda Kota Tomohon, serta staf pelaksana lainnya untuk mencairkan kas daerah Kota Tomohon dan menggunakan anggaran belanja bantuan sosial untuk tujuan-tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD Kota Tomohon yaitu untuk kepentingan pribadi terdakwa,” ujar Irene Putri, jaksa penuntut umum perkara Jefferson.

    Adapun jumlah uang kas daerah Kota Tomohon yang diperintahkan Jefferson dicairkan oleh pejabat-pejabat itu sepanjang 2006 hingga 2008 mencapai Rp 30.858.180.600. Uang sebanyak itu diambil dari beberapa rekening di beberapa bank di Kota Tomohon.
Jefferson juga didakwa menggunakan dana anggaran pos belanja bantuan sosial tahun anggaan 2006, 2007, 2008 untuk tujuan lain yaitu pembayaran tagihan tiket yang mana tiket tesebut digunakan untuk tujuan pribadi Jefferson.

    “Terdakwa memerintahkan Frits MH Gerung melakukan kerjasama dengan travel PT Maesa Matuari dalam rangka pemesanan dan pembelian tiket atas nama pribadi terdakwa, keluarga dan koleganya untuk kepentingan terdakwa dimana seluruh tagihan atas pembelian tiket-tiket itu, berdasarkan perintah terdakwa kepada Yan Lamba dibebankan pada pos anggaran,” tutur Irene. (Albert dan dari Berbagai sumber)

Kirim Komentar Anda..!!!

Komentar Anda Akan Kami Muat di Metro Indonesia.

Back

 













© 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola