Harapkan Peran Aktif Pemangku |
Hotmangaradja Panjaitan
KALTIM - Setiap provinsi memiliki permasalahan dan konflik dalam bidang Politik, Hukum dan Keamanan, diperlukan peran aktif dari Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk lebih tanggap dan peduli terhadap sejumlah permasalahan. Demikian dikatakan Sekretaris Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan (Polhukam), Hotmangaradja Panjaitan saat melakuan kunjungan kerja ke Kaltim untuk menerima masukan Pemerintah Daerah yang berlangsung di Markas Kodam VI Mulawarman, Jumat pekan lalu.
Hotmangaradjda memberikan apresiasi tinggi terhadap Kaltim yang memiliki dinamika besar dalam kehidupan bermasyarakat, namun dapat diselesaikan dengan baik oleh para pemangku kepentingan. Salah satu bentuk ancaman yang saat ini mencuat adalah munculnya dikotomi antara penduduk lokal dengan pendatang dan dikotomi antara penuduk asli dan pendatang. “Dalam bingkai NKRI dan kebhienekaan, kenyataannya kita memang berbeda, namun bagaimana supaya perbedaan itu tidak menjadi suatu masalah. Jadi kita tidak bisa menyangkal perbedaan di tengah kita,” ujarnya.
Selain masalah keragaman suku, Sekretaris Menteri Polhukam juga mengingatkan tentang situasi politik dan keamanan menjelang Pemilihan Presiden 2014 yang diharapkan dapat terjaga keamanannya. “Jadi jangan sampai menjelang Pemilihan Presiden 2014 mendatang, situasi keamanan semakin kondusif untuk menyelenggarakan Pilpres dan Pemilukada lainnya. Nah, salah satu contoh kecil yang harus diselesaikan adalah penyelesaian pembuatan e-KTP bagi masyarakat," ujarnya.
Penuntasan penyelesaian e-KTP ini penting untuk menentukan Data Pemilih Tetap (DPT) 2014, agar tidak terjadi pemilih ganda ataupun pemilih fiktif lain yang berpotensi mengganggu jalannya penghitungan suara.
Pada kesempatan yang sama Panglima Kodam VI Mulawarman, Mayjen TNI Tan Aspan mengharapkan pembangunan infrastruktur baik jalan, jembatan dan lapangan udara di perbatasan mutlak harus dibangun secepatnya oleh Pemerintah, baik daerah maupun nasional. Pembangunan yang lambat, ujanrya akan berdampak pada masalah instabilitas keamanan baik masalah dengan negara tetangga maupun masalah yang timbul dari masyarakat.
Menurut Tan Aspan, masyarakat perbatasan terus meminta perhatian pemerintah daerah tidak saja dengan cara yang benar tetapi juga dengan cara ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan ingin bergabung dengan Negara Malaysia. (Zaenal Arifin)
Kirim Komentar Anda...!!!
© 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved
