Tidak Berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006

  Pemkab Tanggamus Korupsi Anggaran Migas Rp 6,8 Miliar


 

Gedung Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. (Inzet) Bupati Kab. Tanggamus, Bambang Kurniawan



     TANGGAMUS, LAMPUNG – Dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang lebih optimal, sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar pemerintah daerah dan penyelenggara negara melakukan tindakan tegas dan nyata dalam hal peningkatan akses masyarakat terhadap aktivitas yang mengarah pada pemberantasan kemiskinan.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus Provinsi Lampung, dalam mengalokasikan dana perimbangan tidak memperhatikan, dengan ketentuan surat Dirjen Pajak No. 5.156/PJ/2010. Tentang migas bahwa dana tersebut sudah di pindah bukukan pembayaran PBB Pertambangan Migas triwulan 1 tahun 2010 masing masing Rp 4.636.496.793 x 4 = Rp 18.545.987.172.

     Namun yang masuk didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2010 hanya 11.721.137.763. Tentunya di dalam tata kelola keuangan sesuai Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005, berdampak pada Surflus/Defisit yang terinci dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

     Padahal jelas dan nyata anggaran pendapat dan belanja daerah (AP­BD) di Kabupaten Tanggamus itu, masih di dominasi oleh dana perimbangan yang di berikan pemeritah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebab Pen­dapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanggamus masih rendah dengan maksimal 1,77 persen.

     Mengingat rendahnya penghasilan daerah yang tercantum dalam APBD tahun anggaran 2010 terdiri  dari masing masing  komponen PAD Pajak daerah yang hanya mencapai 0,63 persen, retribusi 0,27 persen, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan 0,22 persen, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah 0,61 persen.

     Dengan minimnya penghasilan daerah kabupaten yang sangat memprihatinkan tentunya Pemkab Tanggamus seharusnya lebih efektif  dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersifat intensifikasi sumber PAD, kiranya inilah yang patut dipertanyakan karena mengarah pada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN-red) hanya untuk kepentingan pribadi.

     Sehingga kapasitas fiskal Kabupaten Tanggamus dapat meningkat, namun kenyataan dari hasil analisa tim investigasi Metro Indonesia dan data-data yang dimikliki melalui kinerja Bupati Tanggamus harus ditingkatkan dan harus bertanggung jawab atas penerimaan dana bantuan yang diberikan oleh Pusat dalam menunjang kegiatan SKPD masing-masing, terutama pengalokasian berbagai jenis kegiatan per SKPD, yakni belanja langsung, belanja daerah, belanja modal, infrastruktur, belanja di bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum.pertanian, Juga keuangan Sekretaris Daerah dalam hal penyedia adiminstrasi dengan kode rekening 01-07. belanja dan pemeliharaan kenderaan Dinas.

     Pemkab Tanggamus  belum professional, dan  akuntabilitas dalam pelaksanaan pengalokasian APBD Tahun Anggaran 2010, artinya penyerapan anggaran tersebut terlihat penggelembungan  atau pemborosan  tidak sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Seperti contoh dalam uraian honorarium pegawai, honor murni, belanja barang dan jasa, biaya perawatan terlihat pemborosan anggaran dalam penyerapannya yang tidak memperhatikan azas kepatutan, kewajaran yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2005 atas perubahan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004.

     Bukan hanya kegiatan itu yang telah kami temukan  tentang penyerapan dana APBD yang menyimpang pada ketentuan, misalnya untuk peralatan dan perlengkapan,  belanja ATK di masing-masing SKPD, jelas tidak berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006. Di luar itu, pengalokasian dana pendamping pun yang seharusnya pemerintah daerah wajib menyediakan dalam pengembangan usaha agri-bisnis pedesaan (PUAP) untuk percepatan penanggulangan kemiskinan khususnya di Pemkab Tanggamus.

     Sampai berakhirnya penyerapan APBD Tahun Anggaran 2010 belum juga terlaksana, bahkan dalam penetapan anggaran sebagai komitmen daerah untuk menyusun anggaran dan belanja daerah yang tidak berpedoman pada peraturan. Untuk melaksanakan penata-usahaan masing-masing SKPD terlihat tidak dilakukan terlebih dahulu evaluasi yang menyebabkan hilangnya dana bantuan perimbangan migas senilai Rp 6,8 miliar, belum lagi dana yang lain.

     Padahal sudah jelas diatur dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007, setiap pengelolaan keuangan daerah atau pengadaan belanja modal harus menjadi satu kesatuan dengan seluruh biaya yang diperoleh masing-masing daerah. Untuk lebih lengkapnya pemberitaan tersebut sesuai dengan data-data yang ada pada redaksi, dalam edisi mendatang akan dikuak dengan lengkap per kegiatan, tentunya melalui kejujuran dan independensi pemberitaan. (Tim Investigasi Metro Indonesia)

Kirim Komentar Anda....!!!

Komentar Anda Akan Kami Muat di Metro Indonesia.



















© 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola