Pemko Butuh Kepastian BP Batam Soal Aset

 Wakil Walikota Batam Rudy SE

     BATAM, KEPRI — Wakil Walikota Batam Rudy SE menyebutkan, kinerja Pemko Batam sangat Berkaitan dengan status asset yang dimiliki, Pemko butuh kepastian dari BP Batam dalam hal Pengolaannya. “Mudah saja sebenarnya.kalau BP Batam mau mengelola, silahkan kalau Pemko Batam diminta mengelola. Kita Siap, tetapi harus status asset Pemko Batam, Senin (10/10).

     Contoh salah satu asset itu adalah, Pasar Induk Jodoh. Bila BP Batam Ingin mengelola pasar tersebut, maka Pemko Batam diminta untuk mengelola dan memaksimalkannya, Pemko siap, asalkan statusnya jelas. “Pasar Induk, jalan, drainase, TPA (tempat pembuangan akhir), semua itukan HPL (hak Pengelolaan lahan) masih di BP Batam.Bagaimana pemko bisa bekerja maksimal bila belumdiserahkan ke kita,” ujar Rudy.

     Rudy juga menyebutkan, siapapun yang mengelola asset-aset tersebut  sama saja, karena BP. Batam dan Pemko Batam adalah sama-sama pemerintah. “Kita perlu duduk bersama membahas ini, harus jelas. Kami dari Pemko Batam welcome saja, tak perlu rebut-ribut, serahkan secara administrasi bila asset itu dikelola oleh pemko, atau kalau BP mau mengelola silahkan,” ujarnya.

     Sebagaimana diketahui, hingga saat ini masih banyak asset pembangunan di Kota batam yang masih di tangan BP Batam dan belum diserah terimakan Ke Pemko Bata. Aset-aset itu diantaranya sarana dan prasarana pemadam kebakaran, TPA telaga punggur, Pasar Induk. Mesjid agung Kota Batam, Bumi Perkemahan, sarana perkantoran, sarana olah raga dan sarana umum lainnya.

     Sementara pengalihan asset dari BP Batam ke Pemko Bata Mini merupakan upaya untuk memaksimalkan pelayanan publik. Pansus RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) telah berulang kali menyapaikan tentang pengalihan asset tersebut. Pansus juga meminta komotmen bersama BP Btam dalam shering dalam pendapatan UWTO. Selanjutnya, reklamasi pantai, air baku serta dukungan pelaksanaan donasi pihak ketiga dari pelabuhan feri internasional, domestik serta Bandar Udara menuntaskan permasalahan lahan, terutama penyelesaian lahan yang berfungsi sebagai kepentingan umum.

    Seperti daerah milik jalan, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang menjadi urusan Pemko Batam. Lahan kampong tua dan penyediaan lahan untuk kepentingan pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Namun hingga kini belum tuntas. “Pengalihan asset ini sebenarnya antara BP Batam dan Pemko Batam saja. Ibarat kakak-adik. Kita semua ingin batam ini semakin baik, karena itu harus duduk bersama membicarakannya,” ujar Rudy. (AE/ADI

Back

Kirim Komentar Anda....!!!!

Komentar Anda Akan kami muat di Metro Indonesia.













© 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola