Penjarakan Kades Nakal Gunawi
Komersilkan Pembuatan Sertifikat
 


Kades Gunawi

    Mukomuko — Pembuatan Surat Sertifikat di Daerah Transmigrasi cukup menguntungkan para Kades untuk melakukan tindakan Korupsi coba bayangkan pembuatan Surat Sertifikat dilahan Tranmigrasi adalah tanah lahan Restan (R) yang ada di lokasi Tranmigrasi seperti keterangan dari Kepala Desa Trans Sp 7 Kecamatan Lubuk Sanai.

    Jumadi mengatakan kepada Metro Indonesia bahwa untuk pembuatan Surat Sertifikat ini adalah swadaya masyarakat Tranmigrasi dengan perincian dana satu persil dikenakan biaya Rp 750.000,- seperti masyarakat Trans Sp 7 yang berjumlah 68 persil sehingga dana  Rp Rp 34.000.000, dengan perincian (68 persil X Rp 500.000) disetorkan kepada BPN Kabupaten Mukomuko Sudaryanto melalui Kades Sp 5 Gunawi, yang Rp 13.600.000 dari perincian (68 Persil X Rp 200.000) untuk biaya pengukuran selama sepuluh hari dan juga pembelian matre sepereti juru ukur dari BPN Kabupaten Mukomuko kita berikan biayanya sejumlah Rp 800.000,- dan sisanya untuk honor para pengurus dari perangkat Desa dan yang Rp Rp 3.400.000 rincian dari (68 Persil X Rp 50.000 ) untuk biaya kami selama bolak balik untuk pengurusan kebengkulu selama dua kali jadi total biaya dikenakan kepada masyarakat Rp 750.000,- ( 68 persil X Rp 750.000) = Rp 51.000.000.

    “Karena kami ngesup kepada Kepala Desa Tita Makmur Trans Sp 5 Gunawi jadi semua pengurusan tentang keuangan untuk pembuatan Surat Paket Sertivikat Swadaya masyarakat ini kami storkan keuangannya melalui Sudaryanto selaku Kepala BPN Kabupaten Mukomuko namun berapa yang distorkan oleh Gunawi saya tidak mengetahui namun program untuk membuat Surat Sertifikat Swadaya masyarakat yang berjumlah 200 Persil itu adalah tanggung jawap Gunawi,” tutur Jumadi Kades Sp 7 kepada Metro Indonesia baru-baru ini.

    Namun setelah Kades Tirta Makmur Trans Sp 5 Gunawi saat ditemui oleh Metro Indonesia membenarkan bahwa pihaknya betul membuat surat sertivikat yang berjumlah 142 persil dengan memungut biaya kepada masyarakat Rp 750.000/persil.

    Gunawi juga menjelaskan bahwa untuk daerah Tranmigrasi tidak ada program Prona dan Proda sehingga masyarakat membuat permohonan melalui koleptif melalui Dinas Nakertrans sehingga permohonan dari masyarakat direspon melalui BPN Kabupaten Mukomuko asalkan persyaratan tanah tersebut lengkap dan tidak bersengketa dan mengenai pemungutan biaya Gunawi beralasan berdasarkan musawarah di Desa dia memungut biaya Rp 750.000/persil,dan biaya yang dipungut hanya untuk pengurusan tanah yang mau di sertivikat dan dana nya itu tidak saya setor kepada siapa-siapa hanya saya pergunakan untuk biaya pengurusan tanah yang mau di buat surat Sertifikat dan saya tidak pernah stor kepada BPN Kabupaten Mukomuko.

    Gunawi membantah bahwa dia tidak pernah menerima uang dari Jumadi Kades Sp 7 saya siap bersumpah demi Allah dan saya beragama islam dan juga Gunawi menjelaskan bahwa dana  Rp 750.000,- murni saya pergunakan untuk biaya operasional saya sendiri yang tertotal 142 persil X Rp 750.000,-= Rp 106.000.000,-

    “Sepengetahuan saya hanya untuk membayar melalui BPN Kabupaten Mukomuko hanya biaya BPATP dan sisanya untuk kepentingan saya untuk biaya pengurusan dan biaya transportasi saya selama pembuatan surat Sertifikat itu sendiri,” ujarnya.

    Gunawi selalu beralasan bahwa semua tindakan yang dilakukannya adalah hasil dari musyawarah Desa namun kalau ditelisik dengan seksama bahwa perbuatan Kades Sp 5 Desa Tirta Makmur Gunawi itu bertujuan hanya untuk memperkaya diri sendiri dan Gunawi juga menjelaskan bahwa tidak lama lagi akan turun untuk pembuatan surat Sartipikat untuk wilayah Tranmigrasi 400 persil, tutur Gunawi menjelaskan Kepada Metro Indonesia dan juga kalau kita mau mengurus sendiri untuk membuat surat sertivikat itu tidak cukup dengan dana lima juta rupiah untuk satu persil, tantang Gunawi mencetuskan kepada Metro Indonesia.

    Menindak lanjuti perbuatan Kades SP 7 Jumadi yang bekerja sama dengan Kepala Desa Tirta Makmur Sp 5 Gunawi untuk pembuatan surat Sertivikat yang dinamakan oleh mereka berdua adalah Surat Sertifikat Swadaya masyarakat kental dengan Nuansa Korupsi sesuai dengan undang-undang KKN Pasal 2 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo.Undang-undang N0.20 Tahun 2001.

    “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, dalam hal tindak pidana korupsi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan,”

    Namun hingga kini pihak hukum Kajari dan Polres Kabupaten Mukomuko menyingkapi Kasus Korupsi yang dilakukan oleh Kades Sp 7 Jumadi yang bekerja sama dengan Kades Sp 5 Gunawi Metro akan menyingkapi lebih Detail pada edisi mendatang.(Heri Masri Tanjung dan Basrul Chaniago)

Kirim Komentar Anda..!!












© 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola