Pihak Kejari dan Polisi Diam Saja ada KKN


    Mukomuko — Kalau Supremasi hukum jalan ditempat, apapun kegiatan proyek pasti amburadul karena kontraktor berpedoman, bahwa hukum di Kabupaten Mukomuko bisa dipermainkan, dikelabui walaupun bekerja asal jadi dan amburadul.

    Bagi mereka, tidak ada resiko paling-paling tahun berikutnya tidak dapat jatah proyek lagi. Inilah kelemahan dari pihak penegak hukum yang ada di Kabupaten Mukomuko, disinyalir tidak pernah turun ke lokasi proyek untuk mengawasi pihak kontraktor bekerja dan juga mungkin diantara pihak penegak hukum tidak mengerti dengan Keppres dan Kepmen, sehingga mereka berlagak cuek atau pura-pura cuek. Setelah itu mereka bermain mata dibelakang layar dengan kontraktor.

    Seperti proyek Pemerintah Kabupaten Mukomuko, melalui Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan memberikan tanggung jawab pekerjaan untuk mengelola proyek rehabilitasi drainase rawa. Banyak diantara kontraktor mengerjakan proyek rawa ini tidak berpedoman dengan spek yang ada didalam RAB.

    Begitu juga dengan pengawas dilapangan disinyalir kurang mengerti tentang fisik yang dikerjakan oleh kontraktor, seperti salah satumya pekerjaan proyek Rawa Desa Rawa Mulya Trans Sp 7, Kabupaten Mukomuko yang dikerjakan oleh CV. Pirsa Cara, sumber dana berasal dari STIMULUS dengan nilai kontrak Rp 337.955.000,- anggaran 2009.

    Menindak lanjuti pekerjaan kontraktor CV. Pirsa Cara yang mengerjakan proyek rehabilitasi drainase rawa Desa Rawa Mulya, diduga banyak penyimpangan. Itu dapat ditemui di lokasi proyek kental dengan nuansa KKN. Sesuai dengan undang-undang Korupsi pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU.N0.20 Tahun 2001, bahwa setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara.

    Kini hanya pihak Polres dan Kajari Kabupaten Mukomuko dapat menyingkapi kasus tersebut yang dikerjakan oleh kontraktor CV. Pirsa Cara yang bekerja sama dengan Dinas PU-Bidang Pengairan  Kabupaten Mukomuko. Bila perlu seret mereka yang tersangkut Undang Undang tadi ke Pengadilan, jangan pandang bulu, walau proyek tersebut milik Pejabat Pemkab Mukomuko.

    Bagaimana di Kapuang Sati Ratau Batuah ini dapat terus berkembang, kalau pihak kontraktor dapat mempermainkan hukum. Apakah mungkin pihak Kajari dan Polisi di Kabupaten Mukomuko jalan ditempat alias mandul, sehingga kontraktor cuek saja kalau proyeknya diberitakan. (Asb)

Kirim Komentar Anda..!!

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola