Pilkada Kaur Putaran Kedua Maret 2011

    KAUR, BENGKULU — Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 yang usianya baru 7 Tahun ini, akan menggelar pilkada putaran kedua yang di rencanakan oleh KPU pada tanggal 9 Maret 2011.

    Namun karena rapat pleno yang dijadwalkan hari Kamis tanggal 30 Desember 2010 kemaren anggotanya tidak cukup, rapat tersebut akan di laksanakan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2011.

    Berdasakan studi yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penterapan Tekhnologi (BPPT) pada Tahun 2006, Kabupaten Kaur masih termasuk salah satu daerah tertinggal, penyebab utama Kabupaten Kaur sebagai daerah tertinggal adalah "faktor terisolasian wilayah" terutama dibidang transportasi jalan dan jembatan.

    Untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain di Indonesia, maka Kabupaten Kaur membutuhkan figur seorang pemimpin yang benar-benar mampu mengembangkan disemua bidang untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kaur.

    Pilkada Kaur putaran kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2011 ini nanti akan di ikuti oleh pasangan nomor urut 5 Prof.Dr.Ir.H.Hermen Malik Msc - Hj. Yulis Suti Sutri yang diusung oleh PAN,PKS dan PMB (5 kursi) dan pasangan nomor urut 11 Drs.Joharman - Drs. Anhar Basarudin yang diusung oleh PKB,Pelopor dan Barnas (4 kursi).

    Diharapkan seluruh masyarakat pendukung dan simpatisan untuk berpolitik dengan baik dan sehat,jangan terpancing dengan isu-isu yang belum tentu benar, seperti adanya isu yang berkembang bahwa Cawabub pasangan nomor urut 5 Hj.Yulis Suti Sutri bermasalah, walaupun menang tidak akan bisa di lantik, itu sama sekali tidak benar.

    Gonjang ganjing soal dugaan adanya tanggungan utang piutang salah satu Cawabub Kaur Hj.Yulis SutiSutri terus menjadi perdebatan publik. Namun versi dari beberapa pakar hukum, salah satunya DR. Elektison Somi SH,MH pakar hukum Universitas Bengkulu (Unib) mulai angkat bicara, mestinya persoalan ini tidak perlu menjadi perdebatan.

    Menurutnya, status hukum Cawabub Kaur Hj.Yulis Suti Sutri yang diputus PN Jakarta Barat memiliki tanggungan utang belum menjadi persoalan, apalagi sampai membatalkan persyaratan untuk ikut Pilkada. Mengingat putusan pengadilan maupun hakim itu belum final.

    Apalagi saat ini tergugat yang diduga memiliki tanggungan utang itu masih melakukan banding. Kemudian putusan banding juga belum diketahui dan butuh waktu cukup lama 2-3 tahun. Kalaupun keputusan banding kalah, maka bisa mengajukan kasasi. Nah putusan kasasi itu juga malah tambah lama paling tidak butuh waktu 6-7 tahun baru diputuskan.

    “Jadi masyarakat harus tahu walaupun putusan PN sudah ada,itu belum final. Mengingat putusan hakim banding atau jika terjadi  kasasi belum ada, sehingga persyaratan yang bersangkutan (Yulis Suti Sutri) tetap sah,” ujar Elektison yang merupakan dokter hukum tata negara ini kepada Wartawan Metro Indonesia.

    Lanjutnya, sesuai ketentuan hukum memang jika dalam keluarga ada yang meninggal, maka yang berhak membayarnya adalah ahli waris. “Dalam aturan persyaratan pencalonan sesuai UU No 32 tahun 2004 itu bahwa kandidat yang tidak boleh atau tidak bisa ikut Pilkada itu kalau memiliki tanggungan yang sah atau final serta terbukti secara penuh.

    Dalam hal itu kekuatan hukum final yang dijadikan inti persoalan, kemudian putusan itu harus sudah ada sebelum pencalonan. Sekarang ini yang bersangkutan atau yang digugat secara perdata itu belum tentu apakah terbukti atau tidak,” tegas Elektison.(Sidi Hartono)

Kirim Komentar Anda...!!!

Komentar Anda Akan Kami Muat di Metro Indonesia.












© 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola