PLTMH Yang Mubazir

Kajari dan Polisi Mukomuko Pengecut,

Tak Mampu Selediki Proyek Bermasalah

Nampak jelas tembok Proyek PLTMH  yang dibangun sudah pada ambuk, dan hanya didiamkan saja.

    Selagan Raya – Nampaknya proyek bermasalah di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu selalu lancar tanpa ada halangan, karena para oknum pejabat pemerintah hanya menutup mata, sementara dari pihak Kejaksaan Negeri, aparat Kepolisian sepertinya tidak mampu mengatasinya. Artinya, semua memang ada main “uang kotor” dalam proyek tersebut, tidak pernah ada yang tidak kebagian.

    Disamping hanya pilih-pilih kasih untuk menyingkapi kasus proyek yang mubazir dan sangat merugikan Negara tersebut, yang dananya dari Anggaran pemerintah, hanya ‘dibagi-bagi’ secara merata. Salah satunya adalah yang tidak kalah Korupsi nya dengan Jembatan Sibak seperti Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang dibangun di Desa Talang Buai Kecamatan Sungai ipuh pada Tahun 2007-2008.

    Dana membangun proyek tersebut berasal dari APBD Pinjaman Kabupaten Mukomuko dengan nilai kontrak Rp 1.370.207.000, belum lagi ada penambahan dana ekstra oleh Bupati Drs Ichwan Yunus Ak. MM yang nilainya ratusan juta rupiah, dengan tujuan Bupati agar proyek PLTMH secepatnya difungsikan untuk membantu mensejahterakan masyarakat dalam pelayanan penerangan untuk Desa Talang Buai.

    Namun harapan masyarakat Talang Buai tidak didukung oleh kontraktor yang berjiwa korup dan ironisnya memang APBD Pinjaman di Kabupaten Mukomuko pada Tahun 2007 banyak diantara proyek yang dikerjakan mubazir karena dikerjakan oleh kontraktor yang tidak berpengalaman. Untung di saat itu ada bencana gempa yang memporak porandakan Kabupaten Mukomuko sehingga tidak terungkap bahwa banyak proyek yang bermasalah di waktu itu dan selaku Bupati selamat dengan kejadian bencana alam tersebut. Di mana Penguasa di waktu kejadian punya alasan yang tepat bahwa proyek hancur, karena bencana alam padahal pekerjaan proyek di tahun itu banyak diantaranya difiktifkan.

    Terharunya masyarakat Kabupaten Mukomuko terhadap masyarakat Desa Talang Buai bahwa hayalan dan impian hanya sebatas angan-angan yang tidak pernah menjadi kenyataan karena proyek PLTMH yang tadinya suatu kebanggaan bagi masyarakat Desa Talang Buai tidak pernah bisa difungsikan namun yang bertanggung jawap penuh adalah Dinas Lingkungan Hidup (LH) karena proyek ini dilimpahkan Pemda kedinas LH yang menjadi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) di waktu itu adalah Rhamdani SE, yang sekarang menjabat sebagai Kepala BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Mukomuko .

    Pihak Dinas Lingkungan Hidup mempercayakan pembangunan Proyek PLTMH kepada PT.Bintang Enersia Konsulidas (BEK) dengan kuasa Direktur Arief Andriyanto ST. MSc, namun anehnya yang diangkat menjadi PPTK proyek PLTMH diwaktu itu  adalah istri dari  kontraktor itu sendiri.

    Namun sangat disayangkan proyek PLTMH dibangun dengan kontruksi asal asalan termasuk kinerja kontraktor yang disinyalir asal jadi sehingga untuk uji coba perdana hampir saja menelan korban, untungnya kejadian jebolnya tanggul itu terjadi pada malam hari, jum’at tgl 4 April 2008 dan hantaman air sempat merusak Box Culvert yang ada dekat bendungan itu.

    Demikian diungkapkan Lisa dan Fitri kepada wartawan Metro Indonesia. “Coba bayangkan, baru satu hari beroperasi sudah jebol bendungan itu bagai mana kalau untuk bertahan lama sebab kelemahan kontruksi siring untuk saluran air menuju turbin, hanya di buat batu pasang saja dan tidak ada cor penyangga untuk ketahanan pondasi. Semuanya ini adalah kelemahan dari pihak perencana awal dan termasuk konsultan dan pengawas proyek yang harus ikut bertanggung jawab dengan gagalnya proyek PLTMH ini,” ujarnya.

    Dan yang paling mengecewakan masyarakat adalah, sudah sempat diadakan pemungutan dana kepada masyarakat Desa Talang Buai oleh kontraktor, agar lampu bisa di salurkan kerumah penduduk, namun yang menyakitkan  sampai saat sekarang ini proyek PLTMH tersebut diterlantarkan begitu saja oleh pihak Pemdakab Mukomuko maupun dari pihak Hukum terkesan proyek PLTMH yang merugikan keuangan Negara itu Mubazir dan tidak jelas proses Hukumnya.

    Ironisnya, tanggung jawab Kontraktor dengan Dinas LH hingga sekarang belum ada kejelasannya. Namun Kontraktor Arief Andriyanto ST. MSc beserta PPTK Proyek sudah kabur meninggalkan Kabupaten Mukomuko. Masyarakat Desa Talang Buai hanya tinggal berharap sejauh mana hukum Polisi dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mukomuko menyingkapi kasus ini karena nilai uang Milyaran rupiah itu adalah dana pemerintah yang harus ada kejelasannya, walaupun proyek PLTMH  gagal ber-operasi itu resiko yang harus dipertanggung jawabkan didepan hukum sesuai dengan Kepres, Kepmen dan undang-undang yang berlaku.

    Selaku KPA. Rhamdani SE, harus bertanggung jawab mengenai gagalnya proyek PLTMH itu. Kejaksaan Negeri Kabupaten Mukomuko harus berani tangkap segera KPA proyek tersebut. Sementara Polisi dan Kajari di Kabupaten Mukomuko tidak mampu usut kasus proyek PLTMH yang sekarang dijadikan proyek mubazir dan hambur-hamburkan dana pemerintah.

    Masyarakat Kabupaten Mukomuko mengimbau, kepada Mabes Polri dan Kajagung yang berkantor di Jakarta agar memerintahkan jajarannya, supaya proaktif untuk menyingkapi kasus demi kasus yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di NKRI ini.(Sumantri, SE dan Heri Masri Tanjung)

Kirim Komnetar Anda...!!

 Back












 © 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola