Polda Kalsel Tetapkan Empat Tersangka Amdal


     BANJARMASIN — Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan tetapkan empat orang calon tersangka penerbitan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) bodong atau tidak sesuai prosedur. Hal tersebut disampaikan Wakil Direktur Reserse dan Kriminal Polda Kalsel Ajun Komisaris Besar Agus Irianto, usai menghadiri pertemuan Komisi IV DPR dengan Gubernur dan Muspida Kalsel di Aula Abdi Persada  Banjarmasin, Senin.

     “Tentang identitas calon tersangka belum bisa kita buka saat ini namun yang pasti dari empat orang tersebut, ada yang pejabat dan mantan pejabat," katanya. Setelah didesak wartawan, Agus pun hanya menyampaikan beberapa insial yang antara lain berinisial M, U dan T. Hingga saat ini, kata dia, dari 13 perusahaan, yang memenuhi panggilan tim penyidik Polda Kalsel baru delapan perusahaan dan sisanya lima perusahaan selalu mangkir dari panggilan. "Namun itu semua tidak mempengaruhi hasil penyelidikan Polda Kalsel terutama untuk penetapan tersangka, karena yang delapan dinilai sudah mewakili," katanya.

     Delapan perusahaan tersebut adalah PT Borneo Orbit Sukses Sejati, PT Baramega Global Mineral, PT Seia Mitra Mandiri, PT Citra Nusa Jaya, PT Borneo Indo Bara, PT Bumi Dharma Kencana, PT Borneo Indo Bara, dan PT Surya Kencana Asri. Sedangkan lima perusahaan tambang yang belum memenuhi panggilan, yaitu PT Tri Tunggal Mandiri, PT Berkat Sarana Buana, PT Bintuni Steenkol Prima, PT Kamikawa Gawi Sebumi, PT Total Orbit Prestasi, dan PT Dharmatama Kencana.

     Sebelumnya, Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming mencabut Izin amdal ke-13 perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di wilayahnya setelah amdal perusahaan tersebut ditetapkan sebagai amdal bodong atau bermasalah. Pencabutan tersebut sebagai tindaklanjut dari keputusan Menteri Lingkungan Hidup dari hasil penyelidikan di kabupaten kaya tambang tersebut ditemukan puluhan amdal bermasalah.

     Selain di Tanah Bumbu penyelidikan terhadap proses pemberian izin juga akan dilakukan di Kabupaten Kotabaru, Tanah Laut, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar dan beberapa kabupaten lainnya di Kalsel. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kalsel Rakhmadi Kurdi  mengatakan, amdal bodong dimaksud adalah surat keputusan tentang keberadaan amdal tersebut telah dikeluarkan bupati namun bukunya tidak pernah ada atau belum dibuat alias fiktif. "Jadi SK tentang amdal tersebut ada, tetapi proses pembuatan Amdal itu sendirit tidak pernah ada, alias "bodong" atau fiktif," katanya.

     Selain itu, kata dia, juga ditemukan sekitar 30 Amdal yang tidak prosedural yang dilakukan oleh perusahaan tambang, perkebunan dan Pelsus yang tersebar di seluruh wilayah Kalsel. Amdal tidak prosedural dimaksud tambah dia, artinya amdal dibuat tidak sesuai tahapan sebagaimana yang ditetapkan.
Sehingga, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan pada saat proses pembuatan amdal tidak pernah dilakukan, antara lain harus ada study kelayakan, persetujuan dengan masyarakat dan lainnya. (Leonie)

 

Kirim Komentar Anda...!!!

Komentar Anda Akan kami Muat di Metro Indonesia.













© 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola