MUKOMUKO, BENGKULU —  Misi tak percaya masyarakat terhadap pihak penegak hukum di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu bertambah parah karena tidak satupun kasus proyek yang bermasalah dapat diproses secara hukum oleh pihak Kajari dan pihak Polres seperti  Proyek Pembangkit  Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang dibangun di Desa Talang Buai Kecamatan Sungai Ipuh pada Tahun 2007-2008.

     Dananya berasal dari APBD Pinjaman Kabupaten Mukomuko dengan nilai kontrak Rp 1.370.207.000, belum lagi ada penambahan dana ekstra oleh Bupati Drs Ichwan Yunus Ak.MM yang nilainya dana ekstra itu jumlahnya Ratusan juta Rupiah dengan tujuan agar proyek PLTMH secepatnya bisa difungsikan untuk membantu mensejahterakan masyarakat dalam pelayanan penerangan untuk Desa Talang Buai, namun niat baik Bupati tidak didukung oleh kontraktor yang berjiwa korup.

     Hayalan dan impian masyarakat Desa Talang Buai hanya sebatas angan-angan yang tidak pernah menjadi kenyataan karena proyek PLTMH yang tadinya suatu kebanggaan bagi masyarakat Desa Talang Buai hingga kini tidak pernah bisa difungsikan yang bertanggung jawab penuh dengan proyek PLTMH ini adalah Dinas Lingkungan Hidup (LH) karena proyek ini dilimpahkan Pemda kedinas LH yang menjadi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) di waktu itu adalah Rhamdani.SE ,yang sekarang menjabat sebagai Kepala DISPORA  Kabupaten Mukomuko dan pihak Dinas Lingkungan Hidup mempercayakan pembangunan Proyek PLTMH kepada PT. Bintang Enersia Konsulidas (BEK) dengan kuasa Direktur Arief Andriyanto. ST.MSc, namun anehnya yang diangkat menjadi PPTK proyek PLTMH diwaktu itu  adalah istri dari  kontraktor itu sendiri.

     Namun sangat disayangkan proyek PLTMH dibangun dengan kontruksi asal asalan termasuk kinerja kontraktor yang disinyalir asal jadi sehingga untuk uji coba perdana hampir saja menelan korban, untungnya kejadian jebolnya tanggul itu terjadi pada malam hari, jum’at  tgl 4 April 2008 dan hantaman air sempat merusak BOX Culvert  yang ada dekat bendungan itu ungkap Lisa dan Fitri mengatakan kepada MI

     Baru satu hari beroperasi sudah jebol bendungan itu bagai mana kalau untuk bertahan lama sebab kelemahan kontruksi siring untuk saluran air menuju turbin hanya di buat batu pasang saja dan tidak ada cor penyangga untuk ketahanan pondasi semuanya ini adalah kelemahan dari pihak perencana awal dan  termasuk konsultan dan pengawas proyek yang harus ikut bertanggung jawab dengan gagalnya proyek PLTMH ini.

     Paling mengecewakan masyarakat adalah sudah sempat diadakan pemungutan dana kepada masyarakat Desa Talang Buai oleh kontraktor agar lampu bisa di salurkan kerumah penduduk,namun yang menyakitkan  sampai saat sekarangini proyek PLTMH tersebut diterlantarkan begitu saja oleh pihak Pemdakab Mukomuko maupun dari pihak Hukum terkesan proyek PLTMH yang merugikan keuangan Negara itu Mubazir dan tidak jelas proses Hukumnya 
Ironisnya sejauh mana tanggung jawab Kontraktor dengan Dinas LH hingga sekarang belum ada kejelasannya, namun Kontraktor Arief Andriyanto..ST.MSc beserta PPTK Proyek sudah kabur meninggalkan Kabupaten Mukomuko, masyarakat Desa Talang Buai hanya tinggal berharap sejauh mana hukum Polri dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mukomuko menyikapi kasus ini karena nilai uang Milyaran rupiah itu adalah dana pemerintah yang harus ada kejelasannya.

     Walaupun proyek PLTMH  gagal ber-operasi itu resiko yang harus dipertanggung jawabkan didepan hukum sesuai dengan Kepres,Kepmen dan undang-undang yang berlaku dan selaku KPA. Rhamdani.SE  harus bertanggung jawab mengenai gagalnya proyek PLTMH itu Kejaksaan Negeri Kabupaten Mukomuko harus tangkap segera KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) proyek tersebut namun yang disesalkan oleh masyarakat Kabupaten Mukomuko pihak Kejari tidak pernah  melirik KKN di pembangunan proyek PLTMH yang kental dengan KKN itu.

     Tokoh masyarakat Kabupaten Mukomuko berharap kepada Komisi Kejaksaan agar dapat menertibkan jajarannya yang malas bekerja dan terkesan Kajari Kabupaten Mukomuko hanya makan gaji buta, tutur Selamet kepada MI. (TIM)

Back