Proyek PPD Banyak Penyimpangan

    MANADO — Proyek Program Pengembangan Daerah (PPD) yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat selama ini selalu diimbangi dengan juklak dan juknis pelaksanaan yang memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi pada kenyataannya masih banyak pelaksanaan dilapangan yang menyimpang dari ketentuan yang ada salah satunya adalah yang terjadi di UPTD SPAM Dinas PU Propinsi Sulut.

    Dengan dana kurang lebih 68 Milyar yang dikucurkan akhirnya seperti membuang garam ditengah laut, pasalnya proyek tersebut sampai saat ini tidak dinikmati secara maksimal oleh masyarakat sekitar lokasi proyek.

    Seperti yang terjadi di SPAM Buha Manado, informasi salah seorang petugas pemeliharaan lokasi yang diberi upah 500 ribu rupiah per bulan, penyediaan air bersih baru sebatas uji coba karena material yang ada belum sampai ke pemukiman penduduk bahkan ketika air yang mengalir tidak jelas kemana.

    Lain lagi yang terjadi di SPAM Mapanget Manado, penyediaan air bersih sudah beberapa kali dinikmati masyarakat sekitar lokasi karena menggunakan pipa-pipa bekas perusahaan air minum daerah yang menurut informasi petugas operasional hal tersebut diduga tidak ada koordinasi sebelumnya. 
Demikian juga yang ada di Malalayang, penyediaan air bersih dengan menggunakan sistem air lucur tapi hanya sebagian kecil masyarakat yang bisa menikmati dengan waktu yang tidak tetap.

    Abubakar Idrus, ST selaku Kepala Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum yang paling bertanggung jawab dalam hal ini ketika ditemui hanya mengarahkan kepada Dahlan Lapanda sebagai pelaksana namun ketika akan dikonfirmasi dengan enteng menjawab tidak ada waktu dengan alasan tidak jelas.

    Dari hasil investigasi, selain program ini terkesan mubasir karena tidak menyentuh langsung kepada masyarakat, kualitas bangunan fisik proyek tersebut diduga tidak terjamin karena banyak tanggul-tanggul yang rusak sehingga dengan benturan sedikit saja bisa retak apalagi kalau terjadi benturan keras seperti gempa bumi.

    Sangatlah disayangkan jika benar program tersebut tidak terlaksana sebagaimana rencana, itu berarti menghamburkan uang Negara, kalau di Ibukota Propinsi daerah yang mudah dijangkau terjadi hal demikian, bagaimana halnya dengan daerah kabupaten/kota yang sulit untuk dijangkau.  Itu sebabnya pihak penegak hukum diharapkan untuk dapat menindak lanjuti temuan dugaan terhadap kegiatan ini. (Jean)

Isi Komentar ANda...!!!

Back

 












© 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola