SUKARDI, Direktur
PT Desaria Plantation

     Kaur, Bengkulu — Rencana PT. Desaria Plantition Mining untuk berinventasi di Kaur terancam gagal. Kebun kelapa sawit yang direncanakan seluas 16.400 Hektar di 8 kecamatan Kabupaten Kaur masih sebatas wacana, seperti yang di kecamatan Kinal yang katanya wilayah Desa Gunung Megang sesuai dengan peta ijin lokasi seluas 5.000 Hektar itu dipertanyakan.

     Masalahnya lokasi yang ditebas dan sebagian sudah ditanam sawit, itu menuai protes dari masyarakat pemilik tanah. selain itu lokasi yang katanya 5.000 hektar, itu hanya 1.400 hektar, itupun bukan atas nama wilayah desa gunung megang saja melainkan sudah termasuk wilayah kecamatan lungkang kule, kecamatan muara sahung dan desa gunung terang kecamatan kinal.

     Karena masyarakat kecamatan kinal, lungkang kule dan muara sahung sebagian besar tidak mau memberikan tanahnya, apalagi pola sistem yang diterapkan 80% initi dan 20% plasma,  maka kemungkinan besar rencana PT. Desaria PM terancam gagal. Bahkan ada salah satu toko masyarakat desa Gunung Terang Kecamatan Kinal Hamdan Syafawi berkomentar,  “Beliau menduga kuat bahwa rencana Pt. Desaria PM membuka kebun sawit hanya sebagai kedok, beliau menduga investor tesegut justru mau memanfaatkan lokasi kita yang terdapat beberapa titik tambang emas. Lokasi tersebut hampir 80% jurang/cadas, yang layak untuk dijadikan kebun hanya beberapa hektar dan itulah yang selama ini digarap oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau itu diambil perusahaan, kemana anaka cucu kita nanti berusaha?” ujar Hamdan Syafawi kepada wartawan Metro Indonesia beberapa hari yang lalu.

     Lain halnya dengan Sarjan Ali yang adalah mantan anggota DPRD Bengkulu selatan, selain lokasi yang digarap oleh Pt.Desaria PM berada di hulu sungai, lokasi tersebut terdapat jurang, sehingga kalau itu dibuka, maka disaat musim panas akan membuat air kinal menjadi kecil bahkan kering sehingga sawah-sawah masyarakat yang airnya dari sungai kinal tidak akan bisa lagi digarap. Sebaliknya disaat musim hujan maka bencana banjir bandang akan mengancam rusaknya areal persawahan, jalan dan jembatan bahkan desa penduduk.

     Selain itu dengan masuknya Pt. Desaria PM ke wilayah ini, sudah membuat masyarakat resah karena sebagian tanah milik masyarakat tanpa kordinasi dan sosialisasi yang jelas tanah mereka sudah digarap bahkan sudah ada yang ditanami dengan kelapa sawit. Seperti yang pernah terjadi dilapangan, antara warga masyarakat pemilik tanah dengan petugas lapangan nyaris bentrok fisik gara-gara tanah milik mereka sudah ditanami dengan sawit.

     Begitu juga dengan tapal batas wilayah baik antar kecamatan maupun antar desa, semenjak masuknya Pt.Desaria PM timbul masalah baru, yang masing-masing mempertahankan keinginan tentang tapal batas, padahal selama ini hal tersebut tidak pernah dipersoalkan. Pt.Desaria PM juga memanfaatkan DPRD Kaur dalam hal ini (Pansus) untuk menentukan batas antar kecamatan Kinal dengan Lungkang Kule dari Paduan Lasih sampai ke napal nyurung air Kinal.

     Sementara Bupati dan BPN sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan terdahulu bahwa batas antar kecamatan Kinal dengan Lungkang Kule adalah Air Lungkang Kule. disini ada dugaan kuat bahwa para petinggi Pt.Desaria PM telah mempengaruhi DPRD Kaur (Pansus) untuk menentukan batas kinal dengan lungkang kule di Paduan Lasih, juga memanfaatkan Kades yang diberi honor Rp.500.000/bulan dan perangkat desa serta BPD untuk mendukung dan mempengaruhi masyarakat agar mau memberikan tanahnya, sehingga kegiatan Pt.Desaria PM bisa berlanjut. Disisi lain para Kades juga bisa mendapat pekerjaan, terutama untuk biaya penebasan yang Rp.1.200.000/Hekta dan pembuatan SKT (Surat Keterangan Tanah) yang biayanya semua dari perusahaan.

     Memang aneh, masyarakat tidak pernah menyerahkan tanah miliknya, akan tetapi tanah mereka sudah digusur dan ditanam. Dalam hal ini diduga kuat ada manipulasi data oleh orang-orang tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompok. Untuk itu aparat terkait wajib memperhatikan persoalan ini demi kepentingan rakyat. (tim)