Ribuan Pegawai Depkeu Wajib Lapor Kekayaan

 



Agus Martowardojo

 


     JAKARTA — Kasus kongkalikong pajak Gayus Halomoan Tambunan, agaknya, membuat Kemenkeu berbenah. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mewajibkan hampir separo karyawan di kementerian yang dipimpinnya melaporkan kekayaan mereka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

     “Selama ini kan sudah ada delapan ribu pegawai yang harus melapor. Sekarang kami memperluas dengan menambahkan 20 ribu orang. Jadi, total ada 28 ribu karyawan yang harus melapor,’’ kata Agus setelah bertemu dengan pimpinan KPK kemarin (23/2).

     Agus mengatakan, sebelumnya Kemenkeu hanya mewajibkan pejabat eselon I ke atas melaporkan kekayaan mereka. Namun, karena yang berpotensi korupsi tidak hanya pimpinan, kebijakan itu diperluas kepada karyawan di pos-pos rawan. Yakni, karyawan Kemenkeu yang berhadapan dengan wajib pajak. Lalu, bidang pengadaan dan pencairan anggaran. Dasarnya adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No 38/KMK.01/2011.

     Menurut Agus, mereka bertugas, antara lain, di Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, dan Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan). Demikian juga, Ditjen Bea dan Cukai. ’’Di daerah-daerah yang rawan, kami mewajibkan mereka lapor,’’ tuturnya. Namun, mereka itu tidak harus melapor ke KPK di Jakarta, tetapi cukuk melapor ke Inspektorat Jenderal (itjen) Kemenkeu untuk diteruskan ke KPK. Apalagi, kata dia, itjen sudah menggandeng KPK untuk membangun sistem pelaporan gratifikasi secara elektronis.

     Selain itu, Kemenkeu telah membentuk tim khusus untuk menganalisis putusan pengadilan pajak. Mereka terdiri atas 12 auditor dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan sebelas auditor dari Kemenkeu. ’’Ada juga auditor dari KPK, tetapi sifatnya independen,’’ kata Irjen Kemenkeu Sonny Loho yang ikut bertandang ke KPK.

     Setiap pemerintah kalah dalam sidang pajak melawan para wajib pajak, kata Agus, tim tersebut akan menganalisis apakah ada keterlibatan orang dalam Ditjen Pajak. “KPK juga bisa review putusan pengadilan pajak,’’ kata mantan direktur utama Bank Mandiri itu.

    Tujuannya, kata Agus, menyempurnakan sistem penanganan pajak. Dia menganggap kasus Gayus sebagai bukti bahwa sistem perpajakan masih lemah dan penuh celah. Agus mengakui, prioritas Kemenkeu tahun ini berbeda dengan 2010.

    Tahun lalu kementerian fokus kepada peningkatan pendapatan negara dari pajak. Tahun ini pihaknya bakal fokus kepada perbaikan sistem dan menyampaikan perkembangannya secara rutin kepada publik.(Tim Metro Indonesia dan Humas KPK)

Click here to edit














© 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved 

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola