Upaya Hukum Tipikor Kota Sungai Penuh Molor

 


     Sungi Penuh — Dalam hal pengaduan masyarakat terhadap Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh oknum pejabat Kota Sungai Penuh, masyarakat lebih menpercayai upaya hukum tingkat provinsi dan tingkat pusat, ketimbang upaya hukum daerah, seperti halnya kasus penyitaan gudang H. Rico yang disita langsung oleh pihak Polda Jambi terkait proyek DAK 2010.

     Kasus Jamaluddin kadis PU Kota Sungai Penuh diperiksa pihak Polda Jambi terkait sanggahan rekanan kontraktor pelelangan paket proyek tahun anggaran 2010, dengan adanya hal demikian menurunkan popularitas pihak Polres Resort Sungai Penuh di mata masyarakat. Disinyalir Kapolres melakukan upaya pengembalian wibawanya dengan melakukan pemusnahan BB ganja yang jelas-jelas oknum TSK masih dalam pencarian namun BB (ganja) telah di musnahkan, bagaimana andaikan TSK tertangkap BB tidak jelas lagi.

     Anehnya lagi, paket proyek anggaran PU kota sungai penuh pelaksanaan tahun 2010 lalu, telah menghabiskan keuangan Negara labih kurang 71 M, di sinyalir pelaksanaannya sangat bobrok, contohnya pelaksanaan play-over jalan Kota Sungai Penuh belum 1 tahun rampung telah mengalami kerusakan di mana-mana, namun sangat di sesali malah tidak mengusik nurani oknum aparat penegak hukum, sedangkan kerusakan badan jalan tersebut juga terdapat di depan kantor kantor mereka, selaku aparat penegak hukum yang di beri gaji dan makan oleh masyarakat.

     Selain itu, proyek PU kota sungai penuh paket proyek penerangan jalan umum, lampu taman, dan rehab total median jalan menghabiskan keuangan Negara mendekati Rp 3 miliar juga banyak yang tidak di laksanakan. Contoh kasat mata median jalan lebih kurang 70 persen tidak dilaksanakan, belum lagi di tinjau dari 30 persen pekerjaan yang di laksanakan median jalan disinyalir tidak sesuai RAB, aparat penegak hukum terkesan diam seribu bahasa, ketika di komfirmasi terkesan engan berterus terang.

     Proyek pembangunan Kantor Walikota 2010 Kota Sungai Penuh tahap 1 dan 2 tidak di tenderkan, sedangkan tahap 3 di tenderkan, kepincangan dalam tender paket proyek gedung wali kota sungai penuh tahun anggaran 2010 dengan 2011 juga tidak ada kejelasan dari pihak terkait dengar dengar itu adalah rahasia. Ketua komisi III DPRD kota Sungai Penuh juga mengecam keras tentang pembangunan kantor wali kota yang di sinyalir di PL kan serta mutu kerja tidak sesuai dengan RAB perlu di ketahui Ketua komisi III DPRD Kota Sungai Penuh  adalah mantan kontraktor handal Kabupaten Kerinci.

     Hingga timbul dugaan yang beralasan keterlibatan oknum penegak hukum dalam pelaksanaan paket-paket proyek Kota Sungai Penuh, kejanggalan di depan mata tidak menjadi acuan proses penegakan supremasi hukum, atau berkemungkinan besar pihak oknum pejabat hukum tingkat provinsi juga telah ambil andil dalam pesta keuangan Negara di kota Sungai Penuh seperti Kapolda Jambi, Kajati Jambi, tidak menutup kemungkinan oknum-oknum pejabat hukum di Kota Sungai Penuh atau kabupaten Kerinci mendapat tekanan dari institusi masing masing hingga tidak mampu berkutik dalam upaya penegakan supremasi hukum di kota sungai penuh dan kabupaten kerinci.

     Bukti nya teriakan pekikan para LSM dan Media massa tidak memekakan bagi oknum pejabat hukum buktinya kejangalan pekerjaan yang menggunakan uang rakyat molor . Lebih kurang telah 1 tahun masing masing pekerjaan telah rampung di laksanakan namun aparat penegak hukum belum tampak berniat melakukan upaya hukum. Seperti yang di katakan Kasat Reskrim AKP Abd Roni. “Pekerjan tersebut masih dalam pemeliharan,” Apa iya? Pekerjaan pokok baru siap di laksanakan udah hancur, masih bicara pemeliharan. (yosep)

 

Kirim Komentar Anda...!!!

Komentar Anda Akan Kamai Muat di Metro Indonesia.




















© 2010 Surat Kabar Metro Indonesia OnLIne. All Rights Reserved

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola